Kamis, 4 Juni 2026

Opini

Kepala Sekolah Idealis atau Pragmatis?

Perspektif persaingan merebut simpati publik antara sang gubernur dengan sang kepala sekolahpun tak pelak mewarnai fenomena ini.

Tayang:
Editor: Abd Rahman
zoom-inlihat foto Kepala Sekolah Idealis atau Pragmatis?
dok pribadi
Dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Solo Mukhlis Mustofa 

Konsekuensi Jabatan

Meminjam istilah sebuah tagline iklan rokok “begini seharusnya kepala sekolah” selayaknya menjadi persepsi jabatan penguasa sektoral pendidikan
bersangkutan. Saya meyakini banyak rekan kepala sekolah mengalami perang batin sedemikian kuat menghadapi tuntutan pekerjaan. Disatu sisi idealisme penyelenggaraan sekolah ingin diwujudkan disisi lain dihadapkan dengan tuntutan birokrasi sedemikian kuat melanda.

Seorang rekan kepala sekolah berbackground guru dengan aktivitas kemasyarakatan memadai manakala masa awal diangkat mengalami kesulitan
menerapkan idealisme pengelolaan sekolah disebabkan permasalahan sepele yakni beragamnya rapat yang harus diikutinya dengan jajaran jenjang birokrat diatasnya.

Gambaran ini sedikit banyak memberikan arah mengapa dalam kepemimpinan kepala sekolah terkesan menjadi pribadi minim inovasi. Mainstream yang dikembangkan saat ini jabatan kepala sekolah adalah jabatan dengan ketaatan luar biasa karena menyangkut kesatuan sistem manajemen
pendidikan.

Fenomena ini tak pelak menjadikan jabatan kepsek kental dengan elemenfeodalisme dibandingkan peneguhan idealisme. Persepsi ini manakala terus
dikembangkan teramat berbahaya dalam pengembangan sumber daya manusia memadai.

Patut menjadi refleksi bahwa jabatan kepsek teramat strategis dalam peneguhan sebuah idealisme pendidikan dikarenakan bersentuhan langsung dengan pengguna layanan pendidikan bersangkutan. Kenyataanya saya meyakini menjadi kepala sekolah merupakan perang batin tersendiri, minimal menghadapi tiga tuntutan dari sisi birokratis harus terpenuhi, dari guru yang dipimpin terdapat beragam tuntutan ditambah dari ambisi pribadi yang ingin dipenuhi.

Dilematisnya jabatan kepala sekolah untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan ini menjadikan kepsek berada pada posisi galau tingkat dewa. Menyibak
beragam tuntutan tersebut secara kasat mata banyak kepsek melakukan “jalan aman” yakni memenuhi tuntutan birokratis sementara tuntutan lain dikesampingkan.

Fenomena inilah yang menjadikan kepala sekolah tidak ubahnya sansak bagi komponen dalam sebuah sekolah bahkan tatanan pendidikan. Secara vertical menghadapi tuntutan birokratis yang tidak ringan konsekuensinya, secara horizontal menghadapi rekan sejawat bahwa lebih senior manakala menyisir karier guru.

Memperbincangkan seorang kepala sekolah menjadi konsumsi teramat empuk bagi seluruh warga sekolah didalamnya dengan beralasan kepala sekolah tidak akomodatif adalah pembenarannya. Fenomena menjurus Taklid buta birokrat inilah yang menjadikan kepala sekolah yang berani melawan arus umum tidak ubahnya superhero dalam struktur manajemen pendidikan

Meretas Nalar cerdas

Strategisnya jabatan kepala sekolah selayaknya tidak menjadikan jabatan tersebut sebagai bargaining politik, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan kepala sekolah merupakan komoditas bernilai ekonomis sangat tinggi bagi penghamba kekuasaan. Perubahan persepsi jabatan kepala sekolah sebagai jabatan penguasa intelektual bukanlah penguasa struktural haruslah dikembangkan dengan proporsional. Upaya pendukung reposisi jabatan kepala sekolah merupakan sebuah iktiar cerdas yang harus teretas.

Komponen ini akan berlangsung efektif dengan mempertimbangkan
beberapa penalaran cerdas pendidikan diantaranya Bangun demokratisasi pendidikan memadai , jabatan kepala sekolah berarti memiliki bargaining tersendiri dalam pengelolaan sekolah sebagai unit intelektual masyarakat.

Demokratisasi pendidikan dapat diterjemahkan dengan peningkatan perhatian arus bawah untuk perwujudan idelaisme pendidikan. Retno lisyarti membuktikannya, dengan jabatan tersebut bukannya memadamkan api perjuangan namun meneguhkan posisi tawar memadai.

Pola pengembangan demokratisasi pendidikan ini dapat diberlakukan dengan pengedepanan masukan internal berdasarkan musyawarah mufakat bagi siapa pemangku jabatan ini. konteks ini menjadi lebih indah manakala pihak pengambil kebijakan mengambil peran demokratis manakala mendapati sebuah permasalahan bukanlah sekedar instruksi semata.

Beragam kasus dalam penyelenggaraan pendidikan selayaknya menjadi pembelajaran cerdas seluruh kalangan untuk bekerja lebih terarah dan menyasar bukanlah meneguhkan egoisme sempit semata.Peneguhan idealisme pendidikan patut dikedepankan meyikapi jabatan kepala sekolah ini.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved