Opini
Kepala Sekolah Idealis atau Pragmatis?
Perspektif persaingan merebut simpati publik antara sang gubernur dengan sang kepala sekolahpun tak pelak mewarnai fenomena ini.
Oleh : Mukhlis Mustofa
Dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD ) Universitas Slamet Riyadi ( UNISRI ) Solo
TRIBUN-SULBAR.COM- Maraknya pemberitaan pencopotan kepala sekolah prabumulih 1 Sumatera selatan akibat berkonflik dengan walikota seperti diberitakan di jawapos 17 september 2025 memantik beragam keprihatinan edukasi, Walaupun pada akhirmya dibatalkan keputusan tersebut menyadarkan betapa edukasi rentan dicampuri beragam bernuansa politisasi.
Pemecatan ini belumlah diprediksikan sebelumnya dengan maraknya pemberitaan di berbagai laman pemberitaan di jagat media sosial usai murkanya sang pemimpin wilayah dengan kaitan sekolah. Sesuai hakikat kekuasaan pihak penguasa memiliki segala rupa daya upaya maka ancaman pencopotan sang kepsek merupakan ancaman membahana di dunia maya.
Perspektif persaingan merebut simpati publik antara sang gubernur dengan sang kepala sekolahpun tak pelak mewarnai fenomena ini. Ekses pilkada menimbulkan mutasi kepala sekolah beberapa saat silam sebagai sebuah dugaan konsekuensi politis pun mengemuka dan menjangkiti peristiwa ini.
Tulisan ini bukan saya maksudnya sebagai taklid buta pembelaan bagi sang kepsek namun menjadi sebuah gagasan bagaimanakah selayaknya kepala sekolah menjalankan peran kepemimpinan di lembaga dengan pengedepanan elemen intelektual didalamnya.
Pada masa kepemimpinan jokowidodo sebagai gubernur Jakarta sekitar tahun 2012 ada tokoh Pendidikan Retno Listryarti. Sekedar flashback pemilihan Retno Listyarni menjadi kepala sekolah SMA 3 terjadi pada masa tersebut bersangkutan dikenal sebagai aktivis guru dalam mengkritisi kebijakan pendidikan melalui organisasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan lekat dengan aktivitas menyerempat
Bahaya sebagai konsekuensi pilihan perjuangan. Berpijak track record bu Retno tersebut manakala seleksi berjalan sesuai adat kebiasaan pengangkatan kepala sekolah selama ini kecil kemungkinan untuk menjabatnya.
Pengangkatan bu retno secara tidak langsung linier dengan jalur Jokowi dengan menerabas tata laku birokrasi selama ini sehingga keduanya tidak ubahnya “tumbu ketemu tutup
Gegap gempita track record sang kepsek teramat membahana dan keluar dari mainstream selama ini, pencitraan kepala sekolah adalah guru dengan kesantunan teramat kuat dan ketaatan luar biasa teramat jauh dari sosoknya.
Publik pun sempat terhenyak dan tidak sedikit mendukung besarnya nyali sang guru SMA melawan pimpinan legislatif saat itu Aduan judicial review dari Akbar Tanjung pada pribadi bersangkiutan semasa masih menjabat Ketua DPR akibat ilustrasi tulisan yang disajikan sang retno dalam buku pelajaran PPKn yang ditulisnya sempat menghenyak jagad perpolitikan negeri ini.
Beragam telaah kritis carut marut pendidikan negeri ini tidak luput dari pengkritisian pribadi bersangkutan. Terpilihnya Retno Listyarni menjadi kepala sekolah SMA 3 Jakarta merupakan sebuah ekspektasi tersendiri dan teramat dimungkinkan jika yang menjabat Gubernur Jakarta bukan Jokowi, pribadi bersangkutan masih bergelut dengan telaah kritis dari sisi praktisi pendidikan. Dalam benak saya sempat terlintas apakah dengan
menjadi seorang Kepsek daya kritis beliau menjadi terampas tumpukan berkas administrasi sekolah.
Ternyata suudzan saya tidak sepenuhnya terbukti ,dengan menjadi kepala sekolah justru daya kritisnya semakin menjadi dengan beragam ketidakberesan manajemen pendidikan negeri ini. Menyikapi pelaksanaan UN tahun inipun beliau sempat mempertanyakan bagaimanakah pola evaluasi bebasis komputer sebagai komoditas unggulan sang menteri dan dengan pilihan perjuangannya nampaknya sejalan dengan mekanisme kepemimpinan gubernurnya yang seba spontan.
Pilihan sikap kritis pribadi kepala sekolah ternyata tidak sejalan dengan kebijakan daerah bersangkutan dalam mengelola pendidikan. UN pun bermetamorfosis menjadi komoditas serba aktual pun pada akhirnya menjadi ujian daya kritis yang dikembangkannya. Kasus yang dianggap inkoordinasi oleh Gubernur Ahok dari pihak retno listyarni menjadi daya tekan penguasa setempat dalam menjalankan manajemen
pendidikannya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Dosen-PGSD-Universitas-Slamet-Riyadi-UNISRI-Solo-Mukhlis-Mustofa.jpg)