Opini
Ekonomi UNUSIA Dukung UU Penggajian Nasional
Aras juga menyebut kondisi ini sebagai ironi besar di negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah.
Di sisi lain, konglomerat dan elite ekonomi menikmati akumulasi kekayaan yang terus membengkak. Situasi ini diperparah dengan keberadaan mafia ekonomi yang menambah panjang rantai ketidakadilan.
Dalam siaran langsung program Rakyat Bersuara di INEWS TV, Budiman Sujatmiko sebelumnya menegaskan urgensi lahirnya regulasi tersebut.
Ia menyebut bahwa UU Penggajian Nasional adalah instrumen hukum untuk menciptakan batas yang adil dalam pendapatan, agar jurang kaya-miskin tidak semakin lebar. Pandangan inilah yang sejalan dengan sikap UNUSIA, yang menilai bahwa regulasi semacam ini bisa menjadi mekanisme kontrol sekaligus redistribusi kekayaan yang lebih berkeadilan.
Pada akhirnya, dukungan Ekonom UNUSIA terhadap gagasan ini menegaskan sikap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial.
Sebagaimana disampaikan Muhammad Aras Prabowo, ironi negara dengan kekayaan alam yang berlimpah tidak boleh terus menerus dipertontonkan kepada rakyat.
Dengan adanya Undang-Undang Penggajian Nasional, diharapkan ketimpangan dapat ditekan dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan secara nyata.(*)
Penjarahan, Ketimpangan Ekonomi, dan Prabowonomics |
![]() |
---|
LOHPU: Suara Publik Menuju Re-desain Undang-undang |
![]() |
---|
Refleksi Psikososial Crowd Behavior Terhadap Arogansi dan kebijakan DPR Rugikan Rakyat |
![]() |
---|
Aparat dan Masyarakat Politik Belah Bambu Oligarki |
![]() |
---|
Demo Salah Sasaran, Rakyat Menjerit Kue Kekuasaan Dibagi-bagi Pesta Politik Tak Kunjung Berhenti |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.