Sabtu, 23 Mei 2026

Opini Tribun Sulbar

Ijazah Panen Rupiah

Ini menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi telah menciptakan pasar pengetahuan politik yang bernilai ekonomi nyata.

Tayang:
Editor: Nurhadi Hasbi
zoom-inlihat foto Ijazah Panen Rupiah
istimewa
Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak (Pengamat Ekonomi UNUSIA) 

Data industri percetakan menunjukkan bahwa percetakan yang menerima pesanan buku tematik aktual dapat mengalami kenaikan volume produksi 12–18 persen selama periode isu memuncak, terutama untuk buku dengan oplah kecil–menengah (100–1.000 eksemplar per cetak).

Jika rata-rata biaya cetak buku white paper berkisar Rp25.000–Rp40.000 per eksemplar, maka satu kali pesanan 1.000 buku dapat menghasilkan perputaran ekonomi Rp25–40 juta bagi satu unit usaha percetakan.

Lebih jauh, efek ekonomi ini bersifat multiplier, karena percetakan juga menyerap: jasa desain dan tata letak; penyedia kertas dan tinta; tenaga kerja finishing dan distribusi.

Dengan demikian, isu ijazah Jokowi melalui produksi Jokowi’s White Paper tidak hanya menggerakkan sektor intelektual, tetapi juga menghidupkan rantai ekonomi kreatif percetakan berbasis pengetahuan politik—sebuah sektor yang sering luput dari perhatian dalam analisis ekonomi politik konvensional.

Diskusi, seminar, dan acara panel publik tentang isu ini yang memakai ruangan hotel atau aula sering meningkatkan okupansi meeting rooms sekitar 10–18 persen pada event-event tertentu, terutama di Jakarta dan kota besar lain.

Secara lebih luas, isu ini memperkuat attention economy di Indonesia, yang menunjukkan bagaimana berita politik dapat menggerakkan kapital dan memicu efek multiplikasi ekonomi dalam sektor media, digital, jasa profesional, transportasi, event, dan konsumsi publik — bahkan ketika mayoritas publik tidak percaya narasi utamanya. 

Isu ijazah Jokowi, meski secara substantif ditolak mayoritas oleh publik, tetap menghasilkan multiple economic effects yang nyata "ijazah panen rupiah".

Di era digital, isu politik menghasilkan attention economy dinamis yang berdampak pada media tradisional, platform digital, jasa profesional, dan sektor konsumsi terkait lainnya, menunjukkan bahwa informasi politik bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga fenomena ekonomi.(*)

Sumber: Tribun sulbar
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved