Jumat, 22 Mei 2026

Opini Tribun Sulbar

Ijazah Panen Rupiah

Ini menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi telah menciptakan pasar pengetahuan politik yang bernilai ekonomi nyata.

Tayang:
Editor: Nurhadi Hasbi
zoom-inlihat foto Ijazah Panen Rupiah
istimewa
Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak (Pengamat Ekonomi UNUSIA) 

Oleh: Dr. Muhammad Aras Prabowo

Isu tentang keaslian ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi bahan diskusi publik yang luas selama 2025.

Survei nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak mempercayai tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu, yaitu sekitar 74,6 persen tidak percaya, dengan 12,2 persen yang percaya isu tersebut menurut survei LSI Denny JA yang metodologinya melibatkan 1.200 responden nasional dengan margin of error ±2,9 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun isu ini ramai, mayoritas publik tetap skeptis terhadap klaim negatifnya.

Untuk memahami dampak isu ini secara ekonomi, kita perlu melihatnya melalui attention economy—teori bahwa perhatian publik adalah komoditas dengan nilai ekonomi nyata—yang oleh para peneliti dijelaskan sebagai fenomena di mana media dan platform digital mengejar keterlibatan audiens sebagai sumber pendapatan.

Di ranah media mainstream, liputan isu ijazah Jokowi mendorong peningkatan konsumsi berita. Di Indonesia, belanja iklan media mencapai puluhan triliun rupiah setahun—sekitar Rp68 triliun pada 2023 menurut Dewan Pers—di mana iklan digital menjadi komponen utama pendapatan media. 

Baca juga: Audit Substantif untuk Desa

Dalam attention economy, berita politik sensasional seperti isu ijazah cenderung meningkatkan page views, keterlibatan pembaca, dan durasi tontonan dibandingkan berita biasa.

Penelitian media online Indonesia menunjukkan nilai berita saat dipilih berdasarkan attention value sering jauh melebihi isu rutin ekonomi atau budaya. 

Secara komparatif, ketika topik hangat seperti isu ijazah mendapat headline, media memperoleh lebih banyak klik dan view, yang secara tidak langsung dapat menaikkan tarif iklan digital—dengan kenaikan CPM (cost per mille) hingga 20–35 persen dibanding periode normal karena permintaan slot iklan bertambah kuat.

YouTube sebagai platform video digital secara global adalah media terbesar kedua setelah televisi untuk berita dan konten politik.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna YouTube yang sangat besar, sesuai tren pertumbuhan pengguna yang mencapai lebih dari 2,5 miliar orang globalnya. 

Isu ijazah Jokowi telah memicu banyak video berita, komentar politik, maupun konten satir yang mendapatkan views tinggi di kanal YouTube — meskipun data view per video beragam, platform seperti iNews dapat menjangkau ribuan hingga puluhan ribu views hanya untuk satu liputan isu ini. 

Secara ekonomi, video dengan engagement tinggi dapat menghasilkan pendapatan iklan yang dua hingga lima kali lipat atau lebih dibanding konten biasa, karena algoritma YouTube membuat konten sensasional lebih cepat recommended kepada pengguna yang tertarik topik politik dan berita.

Pendapatan ini berasal dari ad monetization, super chat, donasi, dan mungkin brand sponsorship bagi kanal yang konsisten menangkap perhatian audiens. Dalam konteks content creator profesional, hal ini bisa mendorong kenaikan pendapatan hingga 30–50 persen YoY (year-on-year) tergantung pada konsistensi konten dan demografi audiens.

Isu ijazah Jokowi juga memicu mobilitas nyata, misalnya perjalanan media crew, narasumber, pengamat, serta peserta diskusi publik atau demo terkait isu tersebut.

Sumber: Tribun sulbar
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved