Rencana Hilirisasi Logam Tanah Jarang Mamuju Hanya Jadi Objek Eksploitasi Ekonomi Semata

Oleh Asnawi
Direktur Walhi Sulbar, Asnawi

TRIBUN-SULBAR.COM - Pernyataan pemerintah terkait rencana pengembangan dan hilirisasi logam tanah jarang (LTJ/rare earth element) di Mamuju menunjukkan bahwa negara kembali menempatkan kekayaan alam Sulawesi Barat semata sebagai objek eksploitasi ekonomi.

Tanpa terlebih dahulu menjawab persoalan keselamatan ekologis, kerentanan bencana, dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.

Baca juga: Terbongkarnya Tambang Emas Ilegal di Mamuju Semoga Tak Hanya Jadi Operasi Sesaat

Baca juga: Pria Lansia Usia 84 Tahun di Tutar Polman Sempat Hilang Ditemukan Selamat

Sejak beberapa tahun terakhir, kami dari WALHI Sulawesi Barat telah secara konsisten menyatakan penolakan keras terhadap ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Barat, termasuk berbagai bentuk pertambangan yang mengancam keselamatan ekologis masyarakat. 

Sikap ini bukan tanpa dasar, melainkan berangkat dari kondisi objektif wilayah Sulawesi Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana geologi sangat tinggi.

Jika merujuk pada data dan dokumen resmi pemerintah sendiri, wilayah Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju, merupakan kawasan rawan gempa yang ekstrem. 

Publik tentu masih mengingat gempa besar yang mengguncang Mamuju dan Majene pada tahun 2021 yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga trauma sosial berkepanjangan. 

Dalam situasi demikian, sangat tidak bijak apabila pemerintah justru membuka ruang eksploitasi baru berskala besar yang berpotensi memperparah kerusakan bentang alam, meningkatkan risiko ekologis, serta menambah ancaman bagi keselamatan warga.

Kami juga mempertanyakan mengapa dalam pembahasan proyek pertambangan dan hilirisasi logam tanah jarang tersebut pemerintah justru melibatkan unsur militer, termasuk kehadiran Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dalam rapat pengembangan proyek. 

Pertanyaan ini penting disampaikan kepada publik karena pengelolaan sumber daya alam seharusnya diletakkan dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup, keselamatan warga, dan tata kelola sipil yang demokratis, bukan didekati dengan logika keamanan.

Pelibatan aparat keamanan dalam proyek-proyek ekstraktif di berbagai daerah selama ini kerap memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. 

Sebab, pengalaman di banyak wilayah Indonesia menunjukkan bahwa kehadiran aparat dalam konflik sumber daya alam sering kali berujung pada meningkatnya ketegangan sosial, menyempitnya ruang kritik warga, hingga munculnya rasa takut masyarakat untuk menyampaikan penolakan.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik: apa urgensi pelibatan TNI dalam agenda pertambangan rare earth di Mamuju? 

Jangan sampai pendekatan keamanan justru dipakai untuk mengawal investasi dan membungkam suara masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.

Kami menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Barat tidak anti terhadap pembangunan.