Berita Sulbar

Ungkap Pejabat Sering Titip Absen, Sekprov Sulbar Akan Catat ASN Sering Bolos dan Pangkas TPP

Ia menekankan, seluruh capaian itu hanya dapat diraih jika ASN memahami visi dan misi pembangunan Sulbar.

Editor: Nurhadi Hasbi
Humas Pemprov Sulbar
APEL PAGI - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, memimpin apel pagi gabungan di halaman gedung utama Kantor Gubernur Sulbar, Senin (24/11/2025).Apel tersebut digelar untuk menegaskan kembali kedisiplinan ASN dan memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah pembangunan daerah sesuai visi–misi dan RPJMD Sulbar. 
Ringkasan Berita:
  • Sekprov Sulbar Junda Maulana pantau apel pagi untuk evaluasi kedisiplinan ASN.
  • ASN bolos berkepanjangan akan dicatat dan TPP-nya dipangkas mulai 2026.
  • Nota dinas akan digunakan untuk akuntabilitas, kerja tim ditekankan, dan lingkungan kantor harus bersih rapi.

 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, memimpin apel pagi gabungan di halaman gedung utama Kantor Gubernur Sulbar, Senin (24/11/2025).

Apel tersebut digelar untuk menegaskan kembali kedisiplinan ASN dan memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah pembangunan daerah sesuai visi–misi dan RPJMD Sulbar.

Junda Maulana menyebut apel gabungan itu digelar khusus untuk mengevaluasi kedisiplinan ASN, sebuah instruksi langsung dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).

Baca juga: Sekprov Sulbar Junda Sidak OPD, 6 Kepala Dinas Bolos, Kabid-Staf Banyak Tak Hadir

“Bapak Gubernur sudah menyampaikan kepada saya, kalau ada yang tidak ikut apel, catat dan potong TPP-nya. Tapi saya belum lakukan itu karena ini masih tahap sosialisasi. Sebenarnya bukan sosialisasi juga, karena ini bukan barang baru,” tegas Junda Maulana.

Ia menjelaskan, Sulbar masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga kemiskinan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,2 persen menjadi 5,8 persen pada triwulan ketiga, angka kemiskinan masih berada pada 10,41 persen atau di atas rata-rata nasional.

“Kalau kita mampu menurunkan angka kemiskinan di triwulan terakhir, maka target penurunan satu persen bisa kita capai. Tahun 2029 kita harus berada pada angka 5–6 persen,” jelasnya.

Ia menekankan, seluruh capaian itu hanya dapat diraih jika ASN memahami visi dan misi pembangunan Sulbar.

“Kalau saya sampling sepuluh orang, saya sangat yakin banyak yang tidak hafal visi dan misi. Bagaimana mau menghayati kalau tidak menghafal? Wajib hukumnya ASN menghafal visi–misi,” kata Junda Maulana.

Junda Maulana kembali mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja sebagai tim dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Yang kita bangun bukan superman, tapi super team. Sebagus apa pun kemampuan seseorang, yang menang adalah mereka yang mampu berkolaborasi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya temuan kepala OPD dan pejabat eselon yang tidak hadir di kantor dalam beberapa hari. Selain itu, ada pegawai yang berbulan-bulan tidak masuk namun tetap tercatat sebagai ASN aktif.

“Saya diperintahkan untuk menertibkan itu semua. Keteladanan itu dari atas, bukan dari bawah,” ujarnya.

Mulai 2026, setiap tugas yang diberikan akan menggunakan nota dinas untuk memastikan akuntabilitas.

“Nota dinas ini akan menjadi bukti. Seberapa lama saudara mengerjakan tugas, semua akan tercatat. Ini menjadi bahan penilaian kinerja di tahun 2026,” ungkap Junda Maulana.

Junda Maulana juga menyoroti kebersihan lingkungan kantor gubernur yang dinilai masih kurang diperhatikan, terutama area luar gedung yang mulai ditumbuhi rumput liar.

“Jangan hanya bersih di dalam ruangan. Lingkungan luar juga harus dijaga. Kebersihan kantor mencerminkan orang-orangnya,” tegasnya.

Ia pun memanggil Satpol PP dan memberi penekanan pada kedisiplinan, kerapian seragam, hingga kehadiran petugas penjagaan malam.

“Saya sering cek malam dan tidak ada penjaganya. Siapa pun yang bertugas harus berpakaian lengkap. Jangan sampai tamu datang melihat satpol pakai kaos sambil merokok,” beber Junda Maulana.

Mengakhiri sambutannya, Junda Maulana menegaskan bahwa seluruh penertiban yang dilakukan bukan untuk membebani ASN, tetapi demi keberhasilan pembangunan Sulbar.

“Kalau kita tidak sama-sama, tidak mungkin kita capai target RPJMD. Saya harap kedisiplinan ini kita jaga bersama,” tutupnya. (*)

Sumber: Tribun sulbar
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved