BPKPD Sulbar Akan Dorong Partisipasi 4.000 ASN Sukseskan Koperasi Pancadaya

TRIBUN-SULBAR.COM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra menghadiri sosialisasi Koperasi Pancadaya Pemprov Sulbar yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis 4 September 2025 yang diinisiasi oleh Dinas Koperindag Sulbar.

Pembentukan Koperasi Pancadaya merupakan inisiatif langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan tujuan menjadikannya wadah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar.

 Dengan jumlah ASN kurang lebih 4.000 orang, koperasi ini diharapkan mampu tumbuh bersama atas partisipasi aktif seluruh anggota.

Baca juga: Sosok Laras Faizati Wanita Cantik Ditangkap Akibat Unggahan Diduga Hasut Pendemo Bakar Mabes Polri

Baca juga: INILAH 29 Tersangka Pembakaran Kantor DPRD Makassar yang Tewaskan 4 Orang, 6 Pelaku di Bawah Umur

Dari BPKPD Sulbar, hadir pula panitia kepengurusan Koperasi Pancadaya, di antaranya Bendahara Umum, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi bersama Koordinator Laporan Keuangan, Muhammad, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam kesempatan tersebut menegaskan dukungan penuh terhadap keberadaan koperasi Pancadaya.

“Koperasi Pancadaya bukan sekadar wadah simpan pinjam, melainkan sarana kebersamaan ASN dalam membangun kesejahteraan. Dengan bergabungnya seluruh ASN, kita bisa menghadirkan koperasi yang sehat, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi pegawai serta mendukung kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, BPKPD Sulbar menyatakan siap mendukung optimalisasi partisipasi ASN dalam keanggotaan koperasi, sekaligus mengawal agar koperasi ini benar-benar menjadi instrumen nyata dalam peningkatan kesejahteraan pegawai. 

Kehadiran Koperasi Pancadaya sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi ASN dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat.