APBD Perubahan Mateng Segera Dibahas, Hamka Ungkap Program Infrastruktur Terancam Dipangkas

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, akan segera dimulai.

Wakil Ketua I DPRD Mamuju Tengah, Hamka, mengungkapkan adanya potensi pergeseran program dalam agenda pembahasan tersebut.

Hamka mengonfirmasi bahwa sidang paripurna untuk pemandangan umum fraksi terkait APBD Perubahan akan digelar pada hari Jumat, 12 September 2025.

Baca juga: Kabel Menjuntai dan Tiang Rambu Miring di Jl Urip Sumaharjo Mamuju, Bahayakan Pengendara

Baca juga: Inilah 4 Doa Pagi Pembuka Pintu Rezeki yang Dianjurkan Rasulullah SAW

 Ia juga memperkirakan akan ada pemangkasan pada beberapa program strategis, termasuk di sektor infrastruktur dan fasilitas kantor. 

"Kalau saya lihat, ada pergeseran," ujar Hamka saat dikonfirmasi oleh Tribun-Sulbar.com.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Mamuju Tengah telah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Perubahan 2025.

Penandatanganan ini berlangsung dalam sidang paripurna di Aula Kantor DPRD pada Selasa, 9 September 2025.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary Anwar, menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan APBD. 

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal, merujuk pada kebijakan nasional dan prioritas daerah.

Adapun KUA-PPAS Perubahan 2025 disiapkan untuk merespons dinamika pembangunan daerah, termasuk perkembangan ekonomi, penyesuaian regulasi, dan kebutuhan mendesak dari masyarakat.

Askary berharap proses pembahasan Rancangan APBD dapat berjalan lebih cepat di tingkat komisi DPRD sehingga keputusan yang dihasilkan bisa tepat waktu dan berkualitas.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan berbasis prestasi kerja, dengan orientasi pada hasil yang terukur.

"Pengelolaan keuangan harus tertib, transparan, akuntabel, serta bersih dari praktik KKN," tutup Askary.(*)