TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene segera tuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene.

‎Kasus  pengadaan 16 unit kapal nelayan dengan nilai anggaran Rp 2,1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu dinilai sudah terlalu lama berlarut tanpa kepastian hukum.

Baca juga: Remaja 15 Tahun di Wonomulyo Polman Tewas Terbakar di Kios Saksi Sempat Dengar Teriakan Minta Tolong

Baca juga: Curi Dokumen di Disdukcapil Mamasa, Pelaku Ingin Jual Akta dan Kartu Keluarga ke Tukang Barang Bekas

‎Meski sempat audiensi dengan Kejari kemarin saat aksi,  menurutnya tanda-tanda penahan tersangka belum ada.

‎Koordinator aksi, Kadi, menegaskan pihaknya memberi tenggat waktu satu bulan bagi Kejari Majene untuk menuntaskan proses hukum.

‎Termasuk penahanan dua tersangka yang sudah ditetapkan.

‎“Kalau dalam sebulan Kejari tidak menunjukkan progres yang jelas, kami akan turun kembali dengan aksi yang lebih besar,” tegas Kadi kepada wartawan Kamis (28/8/2025).

‎Menurut HMI, lambannya penanganan kasus ini menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus terhadap para tersangka.

‎Mereka menilai aparat penegak hukum seharusnya bersikap tegas dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

‎"Setiap kami ke sana itu terus alasannya belum kuat bukti padahal sudah ada tersangka, "tutupnya.(*)

‎Laporan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab
‎