TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Frot Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Mamuju, menyoroti tajam kebijakan kenaikan tunjangan 580 Anggota DPR RI.

Tambahan tunjangan tersebut mencakup berbagai fasilitas, di antaranya tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, tunjangan bensin Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, serta tunjangan komunikasi sekitar Rp15 juta, di luar sejumlah tunjangan lainnya.

Ketua FPPI Mamuju, Irfan, menilai kenaikan tunjangan 580 anggota DPR RI, cerminan lemahnya kepemimpinan dan memburuknya pengelolaan sistem di Indonesia.

Baca juga: Ketua PMII Mamuju Kecam Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI

Menurutnya, kebijakan ini justru memperlihatkan ketimpangan antara rakyat dan pejabat di tengah sulitnya kondisi ekonomi.

“Pemerintah kerap berbicara soal efisiensi dan penghematan, bahkan memangkas subsidi rakyat dengan alasan beban fiskal. Namun di sisi lain, DPR justru mendapat tambahan tunjangan fantastis. Ini jelas kontradiktif,” ujar Irfan.

Irfan menegaskan, seharusnya prioritas utama pemerintah adalah kesejahteraan rakyat, bukan menambah fasilitas bagi pejabat yang sudah berada dalam kondisi ekonomi mapan.

Ia menyebut DPR seharusnya masuk dalam kategori beban negara jika penghematan benar-benar dijadikan alasan utama dalam kebijakan fiskal.

“Fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat sudah bergeser. Mereka yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik, kini justru sibuk memperbesar fasilitas pribadi dan memperkaya diri. Jika benar peduli terhadap rakyat, DPR semestinya menjadi teladan dengan menolak kenaikan tunjangan,” tegasnya.

FPPI Mamuju juga menyoroti ketimpangan sosial semakin terlihat nyata di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Irfan menyarankan agar anggaran tambahan tersebut dialihkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh.

“Seandainya DPR benar-benar mewakili rakyat, mereka akan menolak tunjangan tambahan dan mengusulkan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan publik. Namun faktanya, justru sebaliknya,” kata Irfan.

Menutup pernyataannya, Irfan menyampaikan kekecewaan mendalam atas arah kebijakan negara yang menurutnya kian tidak berpihak pada rakyat.

“Setiap hari rakyat disuguhi kabar buruk, sementara para wakil rakyat justru sibuk memperkaya diri. Mereka tak lagi mewakili rakyat, melainkan hadir untuk kepentingan sendiri,”pungkasnya.(*)