Demo Mamuju

Demo Evaluasi RSUD Mamuju di Gedung DPRD Mamuju Ricuh, Mahasiswa & Satpol PP Saling Dorong

Penulis: Andika Firdaus
Editor: Abd Rahman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DEMO MAHASISWA - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mamuju menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Senin (30/6/2025). Aksi berlangsung sejak sore ini sempat diwarnai kericuhan antara massa APMM dengan pihak keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Diberitakan Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju.

Rapat di kantor DPRD Kabupaten Mamuju menyorot pelayanan kesehatan RSUD Mamuju.

Salah satu poin krusial mencuat adalah laporan seorang pasien disebut-sebut tidak mendapatkan penanganan dari dokter selama empat hari. 

Ketua Komisi lll Yuslifar Yunus mengatakan krusial ditindaklanjuti karena ini menyangkut pelayanan di RS apalagi dokter spesialis.

"Makanya dalam rapat saya sampaikan untuk segera disampaikan ke bupati untuk ditindaklanjuti terkait kekurangan tenaga dokter spesialis,"ujar Yuslifar saat diwawancarai di Kantor DPRD Kabupaten Mamuju.

Yuslifar menyebut RSUD Mamuju kewalahan menangani pasien saat ini.

"Makanya ke depan kita dari komisi lll mengawal persoalan ini,"ungkapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Mamuju dr Hj Sitti Sulfiah Suhardi mengakui adanya miskomunikasi terkait pasien yang tidak tertangani. 

"Meskipun dokter berhalangan, pelayanan terhadap pasien tetap berjalan melalui instruksi dokter kepada perawat,"ucapnya.

Sulfiah juga mengakui keterbatasan jumlah dokter spesialis.

Beberapa dokter harus membagi konsentrasi karena adanya kegiatan lain kata Sulfiah.

"Meskipun ada empat pemenuhan dokter dengan masing-masing dua dokter, jumlah tersebut masih belum mencukupi,"ungkapnya.

Ia berharap, DPRD membantu dalam rapat pembahasan anggaran terutama di perubahan.

"Karena memang untuk memberikan pelayanan yang baik tidak terlepas dengan anggaran-anggaran yang ada,"terangnya.

Sulfiah juga meminta pemenuhan kebutuhan obat di RS selain sarana dan prasarana.

"Jadi kami juga berharap DPRD menjembatani agar pemerintah bisa membantu dari segi anggaran walaupun memang sistem RS itu sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) jadi apa yang kita dapatkan itu yang kita gunakan,"ungkapnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus