TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka, mengambil tindakan tegas atas polemik di RSUD Sulbar.

Gelombang desakan publik untuk mencopot Direktur RSUD Sulawesi Barat, dr. Hj. Marintani Erna Dochri, terus menguat. 

Hal ini dipicu oleh insiden tragis meninggalnya seorang pasien kecelakaan lalu lintas, Hendra, setelah ditolak di IGD RSUD Sulbar karena disebutkan ruang sudah penuh, pada Senin (21/4/2025).

Baca juga: Nakes RSUD Sulbar Tolak Pasien Lakalantas di Mamuju Langgar Pasal 174 UU Kesehatan, Potensi Dipidana

Baca juga: Ombudsman: 17 Aduan Sejak 2013 Terkait Buruknya Layanan di RSUD Sulbar

Padahal, Hendra mengalami pendarahan dan seharusnya segera mendapatkan penanganan. 

Ia kemudian diarahkan ke rumah sakit lain, namun pelayanan yang terlambat membuat nyawanya tidak tertolong. 

Kasus ini memicu kemarahan masyarakat.

Ketua Hipermaju, Rivaldi Rusna, meminta pemerintah provinsi segera bertindak.

Terkait hal tersebut, Suhardi Duka, mengaku telah mulai melakukan evaluasi.

"Ini sudah mulai kita evaluasi sejak kemarin," ujarnya saat ditemui di Masjid Baitul Anwar, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, pada Kamis (24/4/2025).

SDK menambahkan, setelah melakukan evaluasi, ia bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, meminta izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menindaklanjuti keputusan mereka.

"Sesudah itu kita minta izin Mendagri untuk tindak lanjut," sambungnya.

Sebelumnya, SDK telah berjanji akan mengevaluasi jajaran RSUD Sulbar.

"Saya gubernur mohon maaf atas kejadian ini, yang tidak mengenakkan dan menyesakkan kita. Saya menyesalinya dan akan mengevaluasi seluruh pejabat yang ada di RSUD Sulbar, termasuk SOP-nya," kata SDK saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (22/4/2025).

Ia menegaskan bahwa pelayanan publik, khususnya rumah sakit, tidak boleh gagal dalam memberikan pertolongan, apalagi pada kondisi darurat.

SDK mengungkapkan, dirinya dan Wakil Gubernur Salim S Mengga telah merencanakan penataan pejabat RSUD.