TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU-Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Abdul Malik menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda APBD Mamuju Tahun Anggran 2025.

Setidaknya ada delapan poin penting disampaikan fraksi PDIP.

Pertama, PDIP memandang, proses pembahasan Ranperda APBD 2025, seharusnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, agar rencana penggunaan uang negara bisa dipertanggungjawabkan.

Baca juga: DPRD Mamuju Target Pembahasan APBD 2025 Rampung 30 November 2024

Kemudian PDIP ingin memastikan agar ada kesesuaian dan penyelarasan yang jelas soal Dana Transfer Kemenkeu-RI dengan postur APBD 2025.

Tak hanya itu, fraksi PDIP juga menyampaikan, dengan penyerapan efektif, diharapkan dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kami berharap agar penyerapan anggaran bisa tepat sasaran, sehingga tercipta efisiensi penggunaan dan pengelolaan anggaran negara, yang sama-sama kita ketahui merupakan hasil keringat rakyat melalui pajak,” kata Andi Abdul Malik di Rapat Paripurna, Jumat (29/11/2024) sore.

Poin keempat, Pemkab Mamuju diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dengan senantiasa berkoordinasi dengan DPRD dan Stakeholder (Forkopimda) terkait lainnya, agar tercipta pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya, pentingnya skala prioritas penggunaan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor potensial, tujuannya untuk menghindari ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Kemudian, ia meminta pemerintah daerah berkomitmen agar memperhatikan kebutuhan petani dan nelayan, terutama soal ketersediaan pupuk dan subsidi tepat sasaran.

Poin terakhir, Fraksi PDIP mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa memperhatikan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan modal.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi