TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga, Prof Amani Lubis silaturahmi dan santap malam bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Sabtu (28/9/2024).

Tim monev MUI Pusat didampingi Ketua Umum MUI Sulbar Prof Napis Juaeni, Sekertaris Muh Sahlan, dan sejumlah pengurus, diterima Plt Kepala Kesbangpol Pemprov Sulbar Herdin Ismail mewakili Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Prof Amani Lubis dalam kesempatan itu menyampaikan, melalui silaturahmi tersebut berharap sinergi antara MUI dan pemerintah daerah (Pemda) semakin semakin ditingkatkan dalam pelaksanaan program keumatan.

Baca juga: Ketua MUI Sulbar ke Pj Gubernur: MUI Sebagai Khadimul Ummah & Shodiqul Hukumah Membutuhkan Dukungan

"Karena MUI itu, selain sebagai khadimul ummah atau pelayan ummat, juga sebagai sadikul hukumah atau mitra pemerintah, dua hal ini, berarti MUI dan pemda harus membangun bersinergi dengan baik," kata Prof Amani kepada Tribun-Sulbar.com.

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu juga berahap, dengan sinergi yang terbangun dengan pemda, MUI Sulbar ke depan semakin maju dengan program-program bermanfaat bagi ummat.

"Dengan sinergi baik dengan Pemda, MUI betul-betul bisa mengayomi semua masyarakat dan berkarya dengan baik," ucapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi di Sulbar dalam rangka memunculkan serta mengapresiasi program-program baik yang sudah dilaksanakan MUI Sulbar selama ini.

"Apabila ada kekurangan atau program belum dilaksanakan maka diharapkan bisa dilaksanakan di masa akan datang sehingga MUI makin maju dan makin kuat di Sulbar," pungkasnya.

Prof Amani juga menekankan, dalam hal pengalokasian anggaran Pemda terhadap MUI sudah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Majelis Ulama Indonesia.

"Sepintas saya melihat, Pemda di Sulbar belum mengalokasikan anggaran khusus untuk MUI, sementara di provinsi lain sudah, baik operasional kantor, program kerja bahkan kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung pemda, di Sulbar ini belum ada makanya kami titip Perpres itu ke Pemda di Sulbar," pungkasnya.

Ia menambahkan, MUI memang merupakan ormas, tetapi berfungsi penting dalam negara ini, banyak komisi di dalamnya mulai dari fatwa, kerukunan, dakwah, perempuan remaja dan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi yang semuanya penting.

"Maka diharapkan terbangun sinergi dengan pemda, termasuk dalam hal pembiayaan sehingga lahir program kerja yang bermanfaat bagi keduanya, baik MUI maupun Pemda," tuturnya.

Selain itu, Prof Amani juga berharap MUI Sulbar tidak hanya mengharapkan pembiayaan dari pemda, tetapi bisa membangun kemitraan dengan perusahaan melalui program CSR untuk kepentingan ummat.

Sementara itu, Prof Napis mengakui program kegiatan MUI Sulbar selama ini belum terlalu maksimal. Namun bersyukur dengan segala keterbatasan beberapa kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan kerjasama lembaga lain.

"Semoga ke depan sinergi dengan pemda semakin baik, sehingga MUI sebagai mitra pemerintah berjalan maksimal," pintanya.

Sementara Herdin Ismail dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menerima rombongan pimpinan pusat MUI karena berada di luar Sulbar.

"Mewakili Pj Gubernur menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran pimpinan pusat MUI di Sulbar. Kedepan Pemprov akan berupaya memberikan dukungan maksimal  untuk MUI sebagaimana yang diharapkan Bersama," ujar Herdin.(*)