"Jujur mereka agak kesulitan, tapi ya mereke senantiasa akan siap apabila peraturan berubah ditetapakn menjafi 30 persen wajib," tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan, permohonan uji materi terhadap tata cara perhitungan itu.

Selasa pekan lalu tepatnya 29 Agustus 2023, Mahkamah Agung menilai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, perubahan ini menyebutkan perubahan pembulatan ke bawah jika dalam perhitungan kuota caleg terdapat bilangan desimal di bawah 0,5.

Hal ini dianggap tak sesuai dengan UU Pemilu yang mengamanatkan kuota caleg perempuan minimal 30 persen di setiap dapil.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Adriansyah.