Gubernur Suhardi Duka Arahkan OPD Prioritaskan Penanganan Kemiskinan dan Stunting hingga 2026

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi (rakor) implementasi penanganan dan pencegahan kemiskinan serta stunting tahun 2025 dan 2026. 

Rakor berlangsung di ruang theater lantai ll Kantor Gubernur melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal, Kamis (31/7/2025).

Dipimpin langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka, rapat ini membahas langkah-langkah strategis yang akan diambil. 

"Hari ini kita pertegas kemiskinan dan pengendalian stunting," ujar Suhardi Duka saat diwawancarai lantai ll Kantor Gubernur.

Baca juga: Guru SMK Ditikam Siswa Bawah Umur di Pasangkayu, Polres Pertimbangkan Diversi

Baca juga: BREAKING NEWS : Mahasiswa PMII Majene Geruduk Kantor Bupati, Desak Pencopotan Plt Kadis BPBD

Ia menambahkan telah berkomunikasi dengan para bupati dan 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait hal ini.

"Kita akan intervensi tahun ini 60 desa selesai dengan stunting dan kemiskinan. Setelah 60 desa selesai, tahun depan 60 desa lagi sampai akhirnya semua selesai,"ucapnya.

Ia juga menekankan kepada OPD untuk mengalokasikan anggaran secara fokus pada penanganan dan pencegahan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan rakor ini merupakan tindak lanjut dari progres tim penanganan dan penanggulangan terpadu. 

"Di Sulbar ini ada dua permasalahan fundamental, yaitu kemiskinan dan stunting," ujarnya. 

Ia menambahkan percepatan penanganan masalah ini telah dilakukan sejak awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Kami sudah melaporkan progres dan pada tahun 2025 ada 12 lokus, satu kelurahan dan satu desa," terang Junda. 

Untuk alokasi anggaran, ia menyebut sekitar Rp 40 miliar akan dialokasikan pada tahun 2025 dan Rp 170 miliar untuk tahun 2026.

"Namun, ini masih pemetaan awal. Nanti setelah pembahasan APBD, kita akan melihat jenis-jenis program yang bersentuhan langsung dan berapa anggaran sesungguhnya yang akan digunakan," pungkasnya. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus