Junda Ungkap Forum FKKPD Platform Strategis Satukan Arah Kebijakan Daerah dengan Dukungan APBN

TRIBUN-SULBAR.COM - Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya menyatukan arah kebijakan Sulbar, dengan dukungan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui kehadirannya pada Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD), Sabtu (26/7/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil DJPb Sulbar.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan bahwa FKKPD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan platform strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dukungan pembiayaan dari APBN.

“FKKPD membantu kami menjaga konektivitas antara arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan pembiayaan dari APBN. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kanwil DJPb sangat menentukan keberhasilan pencapaian target-target prioritas RPJMD 2025–2029,” ujar Junda.

Baca juga: 56 Surat Tilang Terbit Selama Operasi Marano 2025 di Mamuju, Pelanggar Didominasi Anak di Bawah Umur

Baca juga: 7 Personel Basarnas Mamuju dan SAR Gabungan TNI Polri Diterjunkan Cari 2 Pekerja Hilang di Tarailu

Forum ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang mengusung visi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

FKKPD merupakan agenda rutin yang terus dikembangkan sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, guna memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Barat.

Forum edisi kali ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah demi mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah.

Dalam forum tersebut, dibahas berbagai isu krusial seperti Perkembangan kinerja transfer dana pusat ke daerah, Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dukungan APBN bagi pelaku UMKM, dan Peran APBN dalam mendukung visi-misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat 2025–2029. (*)