Agar Edukasi Tak Melanggar Konstitusi

Oleh: Mukhlis Mustofa
(Dosen PGSD FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta)

Berhitung kemungkinan Pendidikan dasar gratis seperti diwartakan beragam media Indonesia Optimalisasi Anggaran Kunci Pendidikan Gratis sabtu 31 mei 2025 tidak ubahnya labirin tak berujung.

Wacana Pendidikan gratis bukanlah permasalahan aktual namun lebi banyak terhenti pada sisi normatif semata. Pendidikan gratis sudah bukan isu seksi manakala musim pemilihan umum tiba dimana beberapa saat silam menjadi komoditas unggulan merah simpati pemilih.

Pelaksanaan Pendidikan selayaknya Tidak sekadar menggratiskan, diksi ini layak dibeberkan seiring dikabulkannya gugatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Gugatan mereka terdaftar dengan nomor perkara 3/PUU-XXIII/2025 oleh Mahkamah Konstitusi (MK )  Perintahkan SD-SMP Swasta Gratis.

Secara sepihak putsan tersebut menyebutka pendidikan dasar pada semua sekolah di Indonesia harus gratis tanpa memandang status sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Euphoria putusan MK tersebut secara tidak langsung harus disikapi sedemikian proporsional tidak semata – mata liar menggelegar tandpa dasar.

Disisi lain putusan MK tersebut berpotensi menyuburkan apatisme berkaitan dengan konteks kekinian. Sikap Skeptis layak diminimalisir mengingat Pembiayaan di sekolah swasta se demikian kompleks.

Edukasi bagi proporsionalitas putusan MK ini sedemiian elegan karena memiliki potensi konflik edukasi berkepanjangan di masa mendatang. 

Mampukah penyelenggara negara menanggung segala bentuk operaisional edukasi di sekolah swasta menjadi pertanyaan utama pada konteks putusan MK ini.

Persepsi ini mutlak harus diseriusi mengingat putusan Lembaga legislasi konstitusi ini sudah pada hasil final sementara penerjemahan secara asal – asalan teramat naif diberlakukan.

Diskursus pembiayaan Pendidikan gratis pada apakah sekolah swasta sebagai beban besar  selayaknya perlu didiskusikan ulang mengingat pada kenyataannya berdasarkab data 2022 Jumlah Amal Usaha pendidikan di Muhammadiyah sebanyak  27.808, sementara LP Ma'arif NU menaungi total 20.136 sekolah dan juga madrasah data tersebut masih kasar belum ditambah lembaga swasta lain penyelenggara pendidikan.

Secara tidak langsung besaran data kuantitatif tersebut menunjukkan pengelolaan sekolah swasta tidak sekedar penggeruk dana publik namun memiliki idealisme demi membangun negeri.

Idealisme Edukasi 

Sekolah swasta mahal, diksi ini masih melekat erat di khalayak negeri, permasalahahan menegmuka lebih pada pembiayaan namun dibalik ikhtiar penyelenggaraan sekolah belum sepenuhnya terkuak.

Patut menjadi peratian khalayakPenyelenggaraan sekolah   tidak sekedar bisnis namun idealisme Lembaga penyelenggaraan.