Gubernur SDK Tak Mau Lagi Sulbar Minjam ke SMI Meski Ditawari Pinjaman

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) mengisyaratkan tak akan lagi membebani keuangan daerah dengan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

SMI merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yang menyediakan fasilitas pinjaman bagi pemda untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan.

"Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan," ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar.

Rinciannya pembayaran pokok pinjaman ke SMI Rp99,4 miliar, kemudian bunga pinjaman Rp8,7 miliar, lalu penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat Rp130,2 miliar dan pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai Rp145,7 miliar.

Baca juga: Alasan Anggota DPRD Mamuju Minta Bupati Segera Copot Pj Kepala Desa Tapandullu

Baca juga: Koordinasi Dengan Dinas PMD, Kemenkum Sulbar Intensifkan Percepatan Pembentukan KDKMP

"Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe," kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. 

Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

"Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu," ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. 

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar. (*)