Mengapa Perpustakaan Jadi Prasyarat Fundamental Kemajuan IPM Suatu Bangsa?

Mengutip Britannica (cnbcindonesia.com), Perpustakaan Baghdad adalah institusi intelektual yang kala itu merupakan salah satu pusat intelektual terbesar di dunia Islam.

Perpustakaan ini didirikan di era Khalifah Al-Ma'mun (813–833 M). Sang khalifah dikenal sangat tertarik pada ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan besar untuk memajukan pengetahuan dalam berbagai bidang.

Penghancuran ini terjadi dalam konteks invasi Mongol ke dunia Islam. Kejadian itu terjadi karena bangsa Mongol lebih mementingkan harta dibandingkan khazanah ilmu pengetahuan.

Ribuan manuskrip dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris. Ada yang menyebut jumlah buku sangat banyak itu membentuk semacam jembatan untuk menyeberangi sungai yang seketika menghitam karena tinta.

Fernando Báez dalam Penghancuran Buku dari Masa ke Masa (2013, ibid) menyebut bahwa dari sinilah dunia kehilangan sumber pengetahuan yang selama ini memberi sumbangsih secara global.

Serbuan pada Perpustakaan Baghdad sekaligus menandai kemunduran Dunia Islam di ranah intelektual.

Penghancuran ini bukan sekadar tindakan militer, melainkan upaya sistematis untuk menghancurkan “DNA peradaban” yang dibangun selama berabad-abad.

Peristiwa itu menjadi pengingat yang menyakitkan betapa rentannya sebuah peradaban tanpa penjaga dan pelestari pengetahuannya.

Jangan lupa pula, jauh sebelumnya pembakaran Perpustakaan Alexandria kuno di Mesir juga menjadi tragedi lain yang merenggut warisan intelektual tak terhingga yang dibangun Ptolemy II Philadelphus sejak abad ketiga sebelum Masehi.

Ribuan gulungan papirus yang terbakar menyimpan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang akhirnya lenyap selamanya, ikut menghambat perkembangan pemikiran dan penemuan di masa mendatang (nationalgeographic.grid.id).

Era ini membuat kita berada pada momen untuk mengubah ungkapan, “Kita telah membiarkan Diknas menjadi tukang stempel ijazah, sementara perpustakaan dipinggirkan sebagai taman bacaan untuk penghibur diri.” 

Mari membalikkan logikanya bahwa sekolahlah tempat ujian, sementara perpustakaan adalah ruang untuk belajar.

OECD (2012) menyebut paradoks siswa yang mengakses perpustakaan tiga kali per minggu memiliki kemampuan analisis 40 persen lebih tinggi.

Sayangnya, hanya ada 12 persen orang tua yang menyadari korelasi ini.

Bagi Sulawesi Barat, menjadikan perpustakaan sebagai poros IPM berarti mengakui bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur fisik semata, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia yang literat dan berdaya saing.