Sekolah Rakyat

Sulbar Gunakan Fasilitas SMK Sulbar di Kalukku untuk Program Sekolah Rakyat, Segera Perekrutan Guru

Seluruh anggaran pelaksanaan Sekolah Rakyat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial.

Penulis: Suandi | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Suandi
Sekolah Rakyat - Sekretaris Disdikbud Sulbar, Sjaifuddin, saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Rabu (21/5/2025). Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo akan mulai dilaksanakan di Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2025. Program ini ditujukan khusus untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo akan mulai dilaksanakan di Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2025. 

Program ini ditujukan khusus untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Stadion Manakarra Mamuju Dituntut 6 Tahun Penjara, Harta Benda Terancam Disita

Baca juga: Kisah Jendral Jusuf Manggabarani,Pernah Minta Jurnalis Tribun Rekam Puisi Usai Dicopot Jadi Kapolda

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Sjaifuddin, menyampaikan hasil koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) sebagai instansi yang menjadi leading sektor, menunjukkan akan ada empat sekolah rakyat yang direncanakan di Sulbar. 

Tiga sekolah akan dibuka di tingkat kabupaten dan satu di tingkat provinsi.

“Untuk tingkat provinsi, pelaksanaan akan dimulai tahun ini. Sebagai tahap awal, kami akan memfasilitasi pembukaan sekolah rakyat dengan meminjamkan sebagian fasilitas dari SMK Sulbar yang berada di Kalukku, Mamuju,” ujar Sjaifuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Rabu (21/5/2025).

Mengenai pemilihan siswa, program ini menyasar masyarakat miskin. 

Karena itu, data calon peserta akan merujuk pada data kependudukan miskin yang dimiliki oleh Dinsos.

"Pemilihan siswa karena sekolah rakyat ini khusus untuk masyarakat miskin, maka data-data penduduk miskin ada di DKS yang dipegang dinsos, kita ambilnya dari situ nanti," sambungnya.

Ia menambahkan seluruh anggaran pelaksanaan Sekolah Rakyat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial.

“Setelah ada lampu hijau dari Dinsos, kami akan mulai proses rekrutmen. Guru-guru yang ada di lingkungan Disdikbud akan direlokasi ke Dinsos untuk mendukung pelaksanaan program ini,” jelasnya.

Meski jumlah pasti guru belum ditentukan, Disdikbud berharap program ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Sulbar.

"Dengan adanya program ini kita berharap masyarakat miskin bisa terlayani dengan pelayanan pendidikan serta pengentasan kemiskinan di Sulbar bisa terselesaikan," pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved