Massa Aksi Tolak Tambang Pasir di Majene Stop Unras, Besok Bupati Achmad Syukri Janji Temui Warga

“Sudah hampir sejam kami berhenti, tidak bisa maju. Mau putar balik juga susah, karena semua jalan padat hampir satu kilometer macetnya,,” ujar pengemudi Amrin, sat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon, Minggu (18/5/2205).

Kemacetan ini merupakan dampak langsung dari aksi warga yang memblokade jalan sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas penambangan pasir oleh PT Ba'ba Lembang Tuho. 

Warga menilai proyek tersebut berpotensi merusak ekosistem sungai dan wilayah tangkap nelayan tradisional.

Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana penambangan pasir di Sungai Tubo Majene oleh PT Ba'ba Lembang Tuho.

Aksi ini berlanjut meski diguyur hujan deras.

Ratusan warga Desa Tubo dan Salatambung, Kecamatan Tubo Sendana, memadati Jembatan Sungai Tubo di Kecamatan Malunda, dan memblokade jalan poros Mamuju-Majene.

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Kendaraan dari dua arah terpaksa berhenti karena tidak bisa melintasi jalur yang diblokir oleh massa aksi. Kemacetan panjang tak terhindarkan sejak pagi hari.

Bahkan beberapa kendaraan terpaksa menepati lantaran tidak ada akses lain yang bisa dilewati. 

Seorang pengendara Armin yang kebetulan ingin ke Tappalang harus menepi hingga hampir sejam lantaran massa aksi masih menutup jalan. 

"Saya mau ke Tapalang ini, malah terjebak demo, benar-benar tidak bisa lewat apalagi demo di jembatan Tubo, hampir 30 menitan sudah di sini, " Kata Amrin saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon, Minggu (18/5/2025). 

Sementara itu massa tetap bertahan di tengah hujan dengan membawa payung dan jas hujan seadanya. Dengan membawa spanduk dan poster penolakan, mereka menyuarakan kekhawatiran akan dampak lingkungan jika tambang pasir tetap dijalankan.

Dalam aksi ini, warga menyampaikan beberapa tuntutan utama:

Menolak seluruh aktivitas pertambangan pasir di Sungai Tubo oleh PT Ba'ba Lembang Tuho.

Mendesak Pemerintah Kabupaten Majene dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk tidak memproses izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Meminta pencabutan alokasi ruang yang menetapkan Sungai Tubo sebagai kawasan peruntukan pertambangan.