Berita Sulbar

Usulan Ekonomi Biru Gubernur Sulbar Dapat Sinyal Positif, Menteri KKP Siap Tindaklanjuti

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

Editor: Nurhadi Hasbi
HUMAS PEMPROV SULBAR
KUNJUNGAN KERJA - Hari ketiga rangkaian kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Jakarta ditandai dengan pertemuan strategis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Gubernur Suhardi Duka (SDK) hadir bersama seluruh bupati se-Sulawesi Barat dan disambut langsung oleh Menteri KKP, Wakil Menteri, serta seluruh jajaran Direktur Jenderal (Dirjen). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Hari ketiga rangkaian kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Jakarta ditandai dengan pertemuan strategis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Gubernur Suhardi Duka (SDK) hadir bersama seluruh bupati se-Sulawesi Barat dan disambut langsung oleh Menteri KKP, Wakil Menteri, serta seluruh jajaran Direktur Jenderal (Dirjen).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Sulbar.

Baca juga: Gubernur SDK Janji Lindungi Pekerja di Sulbar, Akan Sanksi Perusahaan Langgar Undang-undang

Gubernur SDK membuka sesi dengan paparan komprehensif mengenai potensi pesisir Sulbar yang luar biasa, mulai dari panjang garis pantai, kawasan budidaya laut, hingga prospek ekonomi biru ke depan.

"Sudah saatnya laut menjadi sumber ‘zam-zam’ baru Sulbar. Potensinya ada, komitmennya kami hadirkan langsung hari ini bersama seluruh kepala daerah," ungkap Gubernur Suhardi Duka dalam paparannya.

Sementara itu, Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas daerah pesisir.

Ia menyoroti pentingnya revitalisasi tambak rakyat dan kesiapan lahan seluas 125 hektar untuk tambak produksi. 

Selain itu, kebutuhan akan cold storage, kapal, dan alat tangkap modern menjadi perhatian utama.

"Kami juga berharap adanya perbaikan sistem penyaluran bantuan. Beberapa program kementerian langsung masuk ke desa tanpa melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab), ini menyulitkan koordinasi dan pengawasan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan permintaan agar KKP mengevaluasi kembali daftar pulau tidak berpenghuni.

"Beberapa pulau itu sebenarnya dikelola oleh masyarakat desa. Kami minta agar dikeluarkan dari daftar tersebut agar tidak menghambat hak dan program masyarakat."

Gubernur SDK kemudian menutup seluruh sesi dengan menegaskan bahwa seluruh aspirasi kabupaten adalah bagian dari strategi besar Sulbar membangun ekonomi berbasis laut. Ia menyatakan harapan besar agar KKP dapat merespons cepat dan strategis.

"Kami datang bukan untuk meminta-minta, tetapi membawa rencana dan kesiapan. Kami ingin tumbuh dari laut, dan berharap KKP menjadi mitra utama dalam perjalanan ini," pungkas Suhardi Duka.

Respons positif dari Menteri KKP membuka harapan baru. Ia menyatakan kesiapan kementerian untuk mendalami dan menindaklanjuti berbagai usulan Sulbar secara teknis melalui tim lintas direktorat. (*)

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved