Sulbar Minta Keadilan Bantuan Stimulan, Cianjur Sudah Tahap IV Sedangkan Mamuju Majene Baru Tahap I

TRIBUN-SULBAR.COM - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) meminta keadilan terkait bantuan stimulan gempa.

SDK menyampaikan unek-uneknya itu saat menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayor Jenderal TNI Suharyanto di Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Dalam pertemuan yang membahas percepatan penyaluran bantuan dana stimulan tahap II bagi korban gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Mamuju dan Majene, SDK mengatakan bahwa tujuannya bertemu Suharyanto untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Sulaesi Barat, yang terdampak gempa dan hingga kini baru menerima dana stimulan pada tahap pertama.

Suharyanto memahami, penanganan Gempa Mamuju dan Majene harusnya sama dengan penanganan yang dilakukan pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat. 

Di Cianjur, bantuan dana stimulan rumah rusak sudah tahap IV. 

Baca juga: Gubernur SDK Minta Warga Tolak Tambang Pasir di Mateng dan Mamuju Gugat Perusahaan ke PTUN

Baca juga: Tegas Tolak Dipindahkan ke Pasar Baru, Ketua Asosiasi Pedagang Topoyo: Presiden Sekalipun Kami Lawan

Sedangkan Mamuju dan Majene baru tahap I. 

"Tapi sebetulnya harusnya ini sama karena (Mamuju dan Majene) NKRI juga. Cianjur saat gempa bisa empat tahap dapat stimulan rumah rusak ini.  Sementara di Mamuju baru satu tahap. Kok dua tahapnya belum dapat terus,"' ujar Suharyanto dalam arahannya kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah.

Kepala BNPB juga meyakini Gubernur Suhardi Duka sering mendapat desakan dari masyarakat agar dana stimulan tahap II segera diturunkan. 

Untuk itu, Kepala BNPB meminta bawahannya segera menyelesaikan hambatan yang ada.

"Kalau memang harus digelar rapat tingkat menteri, kita gelar saja rapat tingkat menteri untuk memecahkan ini," ungkapnya. 

Dia menambahkan jika persoalan tersebut perlu kewenangan lain, pihaknya akan meminta Menko PMK untuk menggelar rapat tingkat menteri. 

"Itu (rapat tingkat menteri) biasanya dilakukan sehingga bisa menjadi payung hukum dalam mengeluarkan anggaran untuk kementerian keuangan," ujarnya menambahkan.

Suharyanto juga meminta Gubernur Sulbar untuk terus berkoordinasi dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, agar bantuan dana stimulan tahap II tersebut bisa segera disalurkan. (*)