BNPB Minta Pemprov Sulbar Susun Laporan L3P, Juni Diproses Bantuan Gempa Mamuju & Majene Cair?

TRIBUN-SULBAR.COM, JAKARTA - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto di Kantor BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025).

Dalam pertemuan itu, Suhardi Duka Bersama Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana membahas evaluasi hibah dana rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp21,8 miliar. 

Laporan dana hibah tersebut sudah pada tahap persiapan pelaksanaan. 

Proses pelelangan telah dilaksanakan tinggal penandatanganan kontrak. 

Baca juga: 2 Katinting Nelayan di Dusun Malolo Mamuju Dirusak OTK, Polisi Buru Pelaku

Baca juga: Tim Inovasi Daerah Sulawesi Barat Evaluasi Pelaksanaan Inovasi Daerah 2024

"Pesan kepala BNPB bahwa kegiatan tersebut agar cepat dilaksanakan karena kalau anggaran nya sudah dilaksanakan dengan baik, maka daerah bisa meminta (anggaran) lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada," kata Junda Maulana.

Selain itu, salam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan tiga hal kepada Kepala BNPB. 

Pertama, Gubernur mengusulkan untuk anggaran selanjutnya terkait dengan penanganan jembatan di Tommo yang menghubungkan antara Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. 

Dikarenakan menurut perkiraan rekonstruksi, penanganan jembatan terpanjang bisa dipakai hingga tiga tahun. 
 
"Oleh sebab itu kita mengusulkan mudah-mudahan kita bisa mengusulkan dan kita mendapatkan bantuan di tahun 2027 nantinya," ungkapnya. 

Kemudian yang kedua, Gubernur juga mengusulkan terkait jaringan pipa milik PDAM Mamuju mengalami kerusakan parah akibat bencana tanah longsor sehingga mengganggu distribusi air untuk masyarakat kota Mamuju. 

"Kemudian bantuan dana stimulan penangaan rumah sampah gempa tahap II untuk Kabupaten Mamuju dan Majene. Kata Gubernur sering didesak oleh masyarakat terkait bantuan tahap II tersebut. 

Terkait bantuan dana stimulan tahap II, Junda Maulana membeberkan, bahwa Kepala BNPB beserta Deputi nya meminta agar Pemprov Sulbar mengusulkan kembali review L3P atau Langkah 3 Penanganan Bencana, yakni istilah yang merujuk pada tahapan ketiga dalam penanganan bencana, yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 

"Agar ini bisa masuk pada bulan Mei. Dan awal Juni bisa terproses. Untuk mempercepat tersebut pak Gubernur meminta akan segera melakukan pertemuan dan beliau akan memimpin langsung untuk bisa percepatan," ungkap Junda Maulana.

"Ini tadi ketiga-tiganya mendapat respon. Respon untuk dua usulan pertama itu tentunya kita diberikan kewenangan, untuk kita mengusul tapi dengan catatan-catatan, anggaran yang tersalur ini bisa bermanfaat dengan baik," ujarnya. 

Katanya, dalam pertemuan itu, Gubernur SDK menjanjikan bahwa dana hibah yang di Pemprov Sulbar sekarang tahun ini akan selesai.  

Junda Maulana menyampaikan, kehadiran  Gubernur di kantor BNPB menggambarkan kepedulian Gubernur SDK terhadap daerah dan mendapatkan respon yang baik dari BNPB.

"Bahkan kita diberikan bonus. Kita akan diberikan bantuan mobil rescue satu unit dan mobil truk serbaguna itu juga akan diberikan ke Pemprov Sulbar.  Ini apresiasi kepala BNPB terhadap Gubernur yang bisa hadir secara langsung," sebutnya. 

Dia juga menambahkan,  apa yang dilakukan Gubernur di Jakarta saat ini sejak Senin kemarin, hari ini, dan Rabu besok adalah sebagai upaya untuk membangun komunikasi dengan kementerian guna percepatan di provinsi ke-33 ini.

Senin kemarin, Gubernur telah bertemu dengan Menteri Transmigrasi, Menteri PUPR. Kemudian hari ini, Gubernur bertemu dengan para pengusaha kepala Sawit untuk optimalisasi pajak dan juga kepala BNPB. (*)