Prabowo Lempar Kemeja pada Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas

Kemudian, untuk kesejahteraan buruh, Prabowo menginisiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

"Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo.

“Cemburu” karena Letkol Teddy 

Tiba saat menyampaikan sambutan, beberapa kali Prabowo melontarkan candaan untuk memecah cuaca panas di siang hari.

Saat menyapa para pejabat yang hadir, Prabowo mengaku heran lantaran banyak massa buruh yang meneriaki dan menyambut Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.

Catat Keluhan Buruh

Kemudian, Prabowo yang duduk di atas panggung sempat terlihat mencatat di buku catatan kecil saat empat pimpinan konfederasi serikat buruh dan pekerja yang menyampaikan tuntutannya.

Keempatnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elita Rosita Silaban; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea; dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dalam tuntutannya, Elita Rosita Silaban berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan ditindak lanjuti.

Kepada Prabowo, dia juga berharap agar semua stakeholder mendukung revisi jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum tercover dalam jaminan perlindungan sosial.

Kemudian, Jumhur Hidayat menitipkan soal nasib para buruh yang bekerja di kapal ikan. 

Dia meminta agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo segera meratifikasi konvensi ILO 188 guna melindungi buruh yang bekerja di kapal perikanan. 

Selanjutnya, Andi Gani menyatakan dukungan buruh pada semua kebijakan yang dibuat pemerintahan Prabowo Subianto, terutama demi menciptakan keadilan bagi para buruh.

Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo.

Di antaranya, mensahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, menghapus outsourcing, membentuk Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), mensahkan UU PPRT yang 21 tahun mandek di DPR, memberantas korupsi melalui pengesahan UU Perampasan Aset.