Bapperida Sulbar

Gubernur Sulbar Serius Tangani Stunting dan Kemiskinan, Bapperida Ditunjuk Koordinir Tim Pastipadu

Ia menambahkan, dalam rapat, Gubernur Suhardi Duka menginstruksikan sejumlah langkah strategis.

Penulis: Suandi | Editor: Nurhadi Hasbi
Suandi/Tribun-Sulbar.com
Bapperida Sulbar - Bapperida Sulbar menghadiri rapat tindak lanjut pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting dan Kemiskinan di Ruang Oval, lantai tiga Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (24/4/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur, Salim S Mengga. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat tindak lanjut pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting dan Kemiskinan di Ruang Oval, lantai tiga Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (24/4/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur, Salim S Mengga.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mengatakan bahwa rapat ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur sebagai bentuk penegasan terhadap komitmen pemerintah dalam menangani dua isu prioritas: stunting dan kemiskinan.

Baca juga: Bapperida Sulbar Perkuat Sinergitas Pengelolaan Keuangan APBN Bersama DJPB

Baca juga: Kepala Bapperida Sulbar Junda Minta Pemkab Mamuju Selaraskan RKPD dengan Visi Misi Gubernur & Wagub

“Ini perintah langsung dari beliau untuk memastikan seluruh OPD fokus dan serius dalam menangani isu stunting,” ujar Junda.

Ia menambahkan, dalam rapat, Gubernur Suhardi Duka menginstruksikan sejumlah langkah strategis.

Seperti pengintegrasian data lintas sektor, penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub), pembentukan desa model, dan intervensi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang terukur dan tepat sasaran.

Junda Maulana juga dipercaya sebagai koordinator Tim Pastipadu.

Tim yang dibentuk khusus untuk menyusun konsep dan strategi penanganan stunting dan kemiskinan. 

Tim ini dibina langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

Gubernur menekankan bahwa seluruh pimpinan OPD tidak boleh mewakilkan kehadiran dalam rapat terkait dua isu utama ini. 

Ia juga mengubah indikator keberhasilan kinerja OPD, tidak lagi hanya berdasarkan realisasi anggaran, melainkan juga capaian program, terutama terkait penurunan angka stunting dan kemiskinan.

“Ini bagian dari upaya serius menjadikan kedua isu ini sebagai prioritas pembangunan daerah,” jelas Junda.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved