Soal Laporan ke BPK, Gubernur SDK: Apa yang Kita Sajikan Itu Faktanya

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) Bersama empat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menyerahkan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar, Rabu, 26 Maret 2025 lalu.

Keempat Pemkab itu, yakni Majene, Pasangkayu, Mamuju Tengah (Mateng) dan Mamuju. Sementara dua Pemkab lainnya, yakni Polewali Mandar (Polman) dan Mamasa, belum menyerahkan laporan keuangan.

SDK mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang keuangan daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan laporan keuangan kepada BPK untuk diaudit, tiga bulan sesudah pelaksanaan anggaran.

"Dan hari ini tanggal 26, berarti kita masih memenuhi Undang-Undang nomor 15," kata SDK.

Ia juga mengungkapkan, laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing daerah itu, setelah dilakukan verifikasi, baik oleh auditor di tingkat provinsi maupun kabupaten dan BPK akan melakukan pemeriksa, mencocokkan antara laporan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

"Kita berusaha bahwa apa yang kita sajikan itu adalah faktanya," ungkapnya.

Lanjut SDK menjelaskan, jika laporan yang disajikan masing-masing daerah dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta di lapangan, bakal diberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca juga: 300 Lubang di Majene Sulbar Selesai Ditambal Sebelum Puncak Arus Mudik Lebaran 2025

Baca juga: Toko dan Lapak Pakaian Masih Sepi Pembeli di Pasar Baru Mamuju Sulawesi Barat

"Dan kalau itu betul dapat dipercaya, maka diberikan penilaian WTP. Tapi kalau ada sesuatu yang belum dipercaya, sebagian dipercaya dan ada sebagian yang kurang dipercaya, biasa diberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tapi kalau semuanya tidak menunjukkan sesuai dengan fakta di lapangan, biasa dikasih penilaian disclaimer," tutur SDK. (*)