5 Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo di Sulawesi Barat, Perbaikan Jalan Batal hingga Pengusaha Cemas

TRIBUN-SULBAR.COM - Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran ternyata berdampak besar, utamanya terkait fasilitas umum di Sulawesi Barat.

Menurut laporan, paling tidak ada lima titik jalan rusak di Mamuju yang batal diperbaiki akibat pemangkasan anggaran.

Selain itu, buntut panjang penghematan besar-besaran ini rupanya juga membuat para pengusaha merasa was-was.

1. Lima Jalan Rusak di Mamuju Batal Diperbaiki

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kabupaten Mamuju Surya Yuliawan mengatakan, Rp 68 miliar anggaran pembangunan jalan dan irigasi di Mamuju terpangkas di tahun 2025.

"Untuk program kegiatan pembangunan jalan dan irigasi untuk tahun ini tidak ada," ucap Surya saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Sabtu (15/2/205).

Surya mengatakan, sementara ini masih menunggu arahan dan akan mencari solusi agar program yang tertunda ini tetap bisa dilakukan.

Baca juga: Imbas Efisiensi, Jl AP Pettarani hingga Jl Lingkas Pemombong-Sese Mamuju Batal Diperbaiki Tahun Ini

Sementara itu, Kabid Bina Marga Adnan Abbas mengatakan, hal ini menyebabkan penundaan sejumlah proyek strategis.

Termasuk perbaikan jalan yang sudah dianggarkan sebesar Rp 48 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proyek-proyek yang terdampak meliputi perbaikan jalan di lima titik strategis di Kabupaten Mamuju. 

"Jl AP Pettarani, Jl Mongisidi, Jl Abdul Wahab Azasi, Jl Musa Karim, dan Jl Lingkar Pamombong-Sese," ucap Adnan saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Senin (17/2/2025).

Adnan mengatakan, sudah melakukan perbaikan dan menuntaskan di beberapa titik.

Pemkab Mamuju saat ini sedang mencari solusi untuk mengatasi dampak dari pemangkasan anggaran tersebut.

"Kami menunggu arahan lebih lanjut dari bupati setelah pelantikan, untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil," tandasnya.

Baca juga: Petani Sulbar Segera Panen Pisang Cavendish yang Digalakkan Bahtiar Baharuddin

2. Nasib Jalan Rusak Abdul Pattana Endeng Mamuju Tak Jelas

Dilaporkan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak besar pada program pembangunan di daerah. 

Ia menegaskan bahwa alokasi dana infrastruktur untuk tahun 2025 hampir tidak ada.

“Tidak ada pembangunan infrastruktur dalam setahun. Dana infrastruktur hampir nol rupiah. Jadi, jangan terlalu banyak berharap membangun daerah ini dengan APBN-APBD,” ujar Bahtiar saat menghadiri Peringatan Isra Mi'raj dan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-120 di Pelataran Aula Outdoor Dandim 1418 Mamuju, Senin (3/2/2025).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar, Rachmad, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu rincian resmi dari Kementerian Keuangan mengenai proyek mana saja yang terdampak pemangkasan anggaran.  

"Saya belum tahu pastinya mana saja yang dibatalkan. Nanti saya sampaikan kalau sudah ada keputusan resmi," kata Rachmad saat ditemui di ruang kerjanya Kantor PUPR Sulbar 

Salah satu proyek yang terancam batal adalah renovasi jalan provinsi di Jl H Abd Malik Pettana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. 

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk proyek tersebut.

Namun, kini nasibnya tidak menentu akibat keterbatasan dana.  

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah, mengingat infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Sulbar.

Baca juga: Pj Sekprov Sulbar Tegas Larang ASN Tanpa Kepentingan Hadiri Pelantikan SDK-Salim di Jakarta

3. Majene Tanpa Pembangunan Jalan?

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman Kabil, mengungkapkan bahwa pemangkasan ini terutama berdampak pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

“Total dana yang dipangkas mencapai Rp 67,5 miliar. Ini mencakup pemotongan DAK 2025 DPUPR sebesar Rp 43 miliar lebih, yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, " Kata Kasman saat ditemui Tribun-Sulbar.com di kantornya, Jumat (14/2/2025).

Selain itu, DAU DPUPR juga ikut terpangkas sebesar Rp 23 miliar, membuat banyak proyek harus dievaluasi ulang.

Namun, Kasman memastikan bahwa alokasi dana untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) masih tetap utuh tanpa pemotongan.

“Berdasarkan data sementara, dana transfer untuk Disdikpora dan Dinkes masih sesuai dengan nilai awal, sehingga program-program mereka bisa berjalan seperti yang telah direncanakan,” tambahnya.

Dengan pengurangan anggaran yang cukup besar ini, Pemkab Majene kini tengah mencari langkah strategis untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang telah dirancang tetap bisa berjalan. 

Warga pun berharap agar pemangkasan ini tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan daerah yang telah dirancang.

Baca juga: Razman Nasution Terancam Jadi Pengangguran, Hotman Paris: Sudah Berakhir Kariernya

4. Pengusaha hotel menjerit

Pengusaha hotel berbintang di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) langsung terimbas akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Manajemen Hotel Matos Mamuju mengaku mengalami okupansi atau penurunan tamu 50 hingga 70 persen.

Manager Hotel Matos Mamuju Yudhi Bakaria mengaku, dampak dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah memberikan pukulan luar biasa.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Pemkab Mateng Alami Pengurangan Rp 48 Miliar

"Kalau yang dirasakan ya pasti berdampak sekali yah, karena kita tahu di Mamuju itu sektor wisata belum bisa menopang sisi lainya (tingkat pengunjung hotel). Beda dengan di Bali disana pusat wisata," ungkap Yudhi saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Sabtu (15/2/2025).

Menurut Yudhi, market perhotelan di Mamuju itu betul-betul mengandalkan kegiatan bisnis dan kegiatan pemerintahan.

Bahkan tidak hanya di Mamuju, pengusaha hotel di wilayah Jawa dan Makassar juga banyak merasakan hal yang sama soal pemangkasan anggaran ini.

"Ya kalau dibilang terdampak ya sudah pasti terdampak yah," ujarnya.

Namun kata dia, pengurangan karyawan hotel pihaknya belum melakukan itu, karena dia masih mengkaji dan melihat sampai dimana kebijakan ini akan berlangsung.

Tetapi saat ini, pihaknya sudah melakukan preventive dari sisi energi kost, sisi penggunaan barang-barang itu mulai dikurangi sampai 50 persen.

"Untuk karyawan pasti kita akan lakukan pengurangan kalau memang nanti kebijakan efisiensi bersifat panjang dan mulai berdampak besar pada operasional kami," bebernya.

Dia menambahkan, kebijakan ini diluar dari prediksi dari pihak perhotelan,sebab mereka mengira pasca pemilu tingkat okupansi itu tambah meningkat.

"Waktu bulan lalu okupansi kamar itu mencapai 70 sampai 50 persen, kalau okupansi meeting itu sampai 40 -60 persen. Kalau sekarang tamu kamar hotel turun menjadi 20 persen," pungkasnya.

5. Pengusaha Konstruksi Cemas

 Pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mulai was-was akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sulbar Ilham Zainuddin mengatakan, pemangkasan anggaran ini membuat pengusaha jasa konstruksi kelimpungan karena akan kehilangan pekerjaan.

Tidak hanya itu, efek dari penghematan anggaran ini akan berefek buruk bagi para pekerja konstruksi, tukang, buruh bangunan hingga melemahkan roda ekonomi.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo, Majene Tanpa Pembangunan Jalan di Tahun 2025?

"Ini akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Kenapa? karena tukang, buruh bangunan tidak lagi dapat pekerjaan. Kami pengusaha konstruksi tentu resah," ungkap Rory, sapaannya, saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Jumat (14/2/2025).

Rory menyatakan, tidak hanya menghilangkan pekerjaan para tukang dan buruh, keputusan ini akan mematikan usaha material bangunan.

Kemudian pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan terkena dampak dari pemangkasan anggaran ini.

Pasalnya ketika para tukang dan buruh tidak lagi bekerja maka secara otomatis perputaran ekonomi atau yang belanja akan berkurang.

"Ini adalah ancaman bagi pengusaha konstruksi. Kemudian toko-toko bangunan akan sepi pembeli, siapa lagi akan membeli ketika tidak ada proyek," ujarnya.

Ilham meminta kepada Gubernur Sulbar yang defenitif nantinya dan juga DPRD Sulbar bisa melakukan perombakan APBD.

Agar bisa mengakomodir anggaran sehingga bisa menekan tingkat pengangguran imbas dari pemangkasan anggaran.

Ia juga berharap Gubernur Sulbar definitif dan DPRD melakukan perombakan APBD menyesuaikan ketersediaan anggaran agar tetap mengakomodir barang dan jasa.

"Paling tidak memecah paket proyek besar, agar jumlah paketnya bisa mengakomodir badan usaha konstruksi atau dimarger (penggabungan) sehingga beberapa pengusaha tetap dapat pekerjaan," pungkasnya.

Instruksi Prabowo

Informasi dihimpun, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. 

Penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp 256,1 triliun dan anggaran untuk ditransfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

Ada tujuh poin instruksi Presiden Prabowo yang menjadi sasaran penghematan, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

Efisiensi anggaran dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Ini dapat dipahami karena pemerintah tidak ingin kesejahteraan pegawai mengalami penurunan.

Demikian pula dengan bantuan sosial. Di masa sekarang di mana terjadi penurunan daya beli masyarakat, bantuan sosial yang tepat sasaran, perlu terus dilakukan.

Dari hasil efisiensi anggaran tersebut, akan digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintahan, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). 

(Tribun-Sulbar.com/ Andika Firdaus, Anwar Wahab, Abd Rahman)