Efisiensi Anggaran
Efisiensi Anggaran Pusat, Dinkes Majene Krisis Dana Pembelian Obat
Ia menambahkan krisis anggaran ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.
Penulis: Anwar Wahab | Editor: Nurhadi Hasbi
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Kantor-Dinas-Kesehatan-Dinkes-Kabupaten-Majene.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Keputusan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mulai berdampak serius pada sektor Dinas Kesehatan (Dinkes), Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, (Sulbar).
Kepala Dinas Kesehatan Majene, dr. Rahmat, mengungkapkan pada tahun anggaran 2025 ini, tidak ada lagi dana dari pusat yang dialokasikan untuk pembelian obat-obatan.
Baca juga: Dinkes Majene Catat Kecamatan Pamboang Masih Paling Tinggi Prevalensi Stunting
"Dana yang biasanya kami terima hingga Rp 3 miliar kini sudah tidak ada lagi. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami dalam menjaga ketersediaan obat di fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat," ujar dr. Rahmat saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (21/3/2025).
Menurutnya, kebijakan efisiensi ini semakin memperburuk kondisi Dinas Kesehatan Majene, yang sebelumnya sudah menghadapi keterbatasan akibat belum cairnya sejumlah Dana Alokasi Khusus (DAK).
Akibatnya, beberapa program kesehatan terancam terganggu, terutama dalam penyediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat.
Untuk mengatasi kondisi ini, Dinkes Majene telah mengajukan usulan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene agar segera mencari solusi alternatif dalam pengadaan obat.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis agar pelayanan kesehatan tetap optimal meskipun ada keterbatasan anggaran," tambahnya.
Ia menambahkan krisis anggaran ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.
"Kami berharap adanya langkah konkret dari Pemkab Majene agar ketersediaan obat di fasilitas kesehatan tetap terjaga, " tutupnya. (*)
Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab
| Efisiensi Anggaran Ekstrem, Gubernur Sulbar: Makan Minum di Ruangan Saya Sudah Tak Ada |
|
|---|
| 1.300 Guru PPPK di Mamuju Terancam Tak Lanjut Kontrak Imbas Efisiensi Anggaran |
|
|---|
| TKD Terpangkas, Pemprov Sulbar Ajukan Utang Rp 200 M ke SMI Jadi Pinjaman untuk Tutup Defisit |
|
|---|
| Efisiensi Besar-besaran, Pembangunan Infrastruktur di Mamuju Tengah Tahun 2026 Nol |
|
|---|
| Efisiensi Anggaran Sulawesi Barat hingga Rp 500 MIliar, Pembangunan Infrastruktur Terdampak? |
|
|---|