5 Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo di Sulawesi Barat, Perbaikan Jalan Batal hingga Pengusaha Cemas

Dilaporkan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak besar pada program pembangunan di daerah. 

Ia menegaskan bahwa alokasi dana infrastruktur untuk tahun 2025 hampir tidak ada.

“Tidak ada pembangunan infrastruktur dalam setahun. Dana infrastruktur hampir nol rupiah. Jadi, jangan terlalu banyak berharap membangun daerah ini dengan APBN-APBD,” ujar Bahtiar saat menghadiri Peringatan Isra Mi'raj dan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-120 di Pelataran Aula Outdoor Dandim 1418 Mamuju, Senin (3/2/2025).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar, Rachmad, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu rincian resmi dari Kementerian Keuangan mengenai proyek mana saja yang terdampak pemangkasan anggaran.  

"Saya belum tahu pastinya mana saja yang dibatalkan. Nanti saya sampaikan kalau sudah ada keputusan resmi," kata Rachmad saat ditemui di ruang kerjanya Kantor PUPR Sulbar 

Salah satu proyek yang terancam batal adalah renovasi jalan provinsi di Jl H Abd Malik Pettana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. 

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk proyek tersebut.

Namun, kini nasibnya tidak menentu akibat keterbatasan dana.  

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah, mengingat infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Sulbar.

Baca juga: Pj Sekprov Sulbar Tegas Larang ASN Tanpa Kepentingan Hadiri Pelantikan SDK-Salim di Jakarta

3. Majene Tanpa Pembangunan Jalan?

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman Kabil, mengungkapkan bahwa pemangkasan ini terutama berdampak pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

“Total dana yang dipangkas mencapai Rp 67,5 miliar. Ini mencakup pemotongan DAK 2025 DPUPR sebesar Rp 43 miliar lebih, yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, " Kata Kasman saat ditemui Tribun-Sulbar.com di kantornya, Jumat (14/2/2025).

Selain itu, DAU DPUPR juga ikut terpangkas sebesar Rp 23 miliar, membuat banyak proyek harus dievaluasi ulang.

Namun, Kasman memastikan bahwa alokasi dana untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) masih tetap utuh tanpa pemotongan.

“Berdasarkan data sementara, dana transfer untuk Disdikpora dan Dinkes masih sesuai dengan nilai awal, sehingga program-program mereka bisa berjalan seperti yang telah direncanakan,” tambahnya.

Dengan pengurangan anggaran yang cukup besar ini, Pemkab Majene kini tengah mencari langkah strategis untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang telah dirancang tetap bisa berjalan.