RESMI Prabowo Instruksikan Pelantikan Kepala Daerah Digelar 20 Februari 2025

Setelah mendengarkan jawaban Tito, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengambil alih jalannya rapat.

Bima kemudian kembali menanyakan kepada seluruh peserta rapat, apakah tanggal pelantikan dalam kesimpulan rapat tak perlu dicantumkan.

Dia juga menegaskan bahwa pelantikan tidak mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta seluruh kepala daerah di Provinsi Aceh, yang tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rifqinizamy yang kembali memimpin rapat pun menegaskan pengumuman resmi mengenai tanggal pelantikan akan disampaikan langsung oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

"Hari ini, secara tersurat kita sudah memutuskan dan mendengarkan pandangan pemerintah terkait kapan pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota serentak di seluruh Indonesia. Namun, pengumuman resminya akan disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri," ujar Rifqinizamy.

Dia juga menekankan tidak ada upaya untuk menunda pelantikan.

Menurut Rifqinizamy, semua pihak ingin memastikan proses pelantikan berjalan sesuai aturan, dengan tetap mengutamakan prinsip percepatan.

“Saya kira tadi rapat ini terbuka, pers bisa melihat, masyarakat bisa melihat bahwa ada kesenyawaan dan kesepahaman antar kita semua, tidak ada yang ingin menunda-nunda. Yang ada justru ingin menegakkan sejumlah aturan dengan mempertahankan prinsip secepat-cepatnya," kata dia.

(Kompas.com/ Tria Sutrisna)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Pilih Tanggal 20 Februari untuk Pelantikan Kepala Daerah" dan "DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah"