Status Mamuju Jadi Kota Madya Berat, Sugianto Sebut Pemerintah Pusing Urus Makan Bergizi Gratis

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU -  Anggota DPRD Mamuju H. Sugianto mengatakan wajar saja jika pemerintah pusat belum mau mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun ini.

Sugianto menyebut, alas an yang dikemukakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya say berkunjung ke Mamuju pada Kamis (16/1/2025) sangat jelas.

Pertama kaat Sugianto, pengelolaan keuangan negara (APBN) sekarang memang dalam kondisi tidak baik-baik saja, bahkan berada pada posisi defisit.

Kedua, pengelolaan keuangan daerah secara umum juga begitu, apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dibandingkan provinsi maupun kabupaten yang bisa mencapai target atau realisasi PAD.

"Boleh dikata secara umum tata kelola PAD di negara kita masih carut marut, dan atau semuanya masih berharap dana transfer pusat. Sehingga Wamendagri mengatakan DOB menyedot anggaran besar itu pasti terjadi memang, dan tidak mudah membuka daerah otonomi baru," terang Sugianto.

Ketiga lanjut dia, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sementara ini tentu masih berusaha sedemikian rupa fokus mensukseskan dulu delapan program prioritas, mulai ketahanan Pangan hingga program makan bergizi gratis, yang tentu menyedot anggaran tidak sedikit.

Sebagai bahan pertimbangan, program makan bergizi gratis Januari hingga Juni 2025 saja sudah menyedot Rp71 triliun.

"Menurut hemat saya, pemerintah juga baru sementara mencari bentuk atau formula agar program ini bisa berjalan dengan baik, sesuai rencana sesuai ketersediaan dana.                            

"Jadi terkait wacana DOB pasti bukan prioritas. Apalagi harus ditahu juga, kalau bukan hanya Mamuju yang berharap ada pemekaran, karena daerah lain juga demikian sehingga kembali lagi semua harus memahami kondisi kekinian yang dialami oleh Pemerintah Pusat," ia menambahkan.

Ditambah lagi kata Sugianto, pemerintah juga masih risau karena setelah menghitung-hitung ternyata anggaran Makan Bergizi Gratis memang banyak anggaran.

Baca juga: Kerabat Pasien RS Andi Depu Polman Ngamuk Tak Diizinkan Jenguk, Diduga Tak Mau Ikut Aturan

Baca juga: Prabowo Subianto Janji akan Buat Kejutan Besar di Minggu-Minggu Mendatang

"Bisa saja nanti DOB itu berdasarkan kebijakan khusus Pemerintah Pusat tapi saya perkirakan itu nanti dipertimbangkan pada tahun ketiga atau keempat masa pemerintahan Prabowo Subianto," terangnya. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB).  

Hal ini disampaikan saat ditemui awak media usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kemendagri di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis (16/1/2025).  

Menurut Bima Arya, pemekaran DOB membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga evaluasi terhadap daerah otonomi baru yang telah ada menjadi prioritas sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.  

"Moratorium itu belum ada rencana dibuka karena menyedot anggaran yang cukup besar. Nanti kita evaluasi dulu Daerah Otonomi Baru yang sedang berjalan. Kita juga evaluasi juga seperti apa agar bisa kita putuskan karena gongnya kan itu ada di kementerian keuangan yang memutuskan ada nggak nya itu di kementerian keuangan," ungkap Bima Arya.  

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aspirasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, terkait usulan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai kota madya. 

Hingga saat ini, Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk sejak 2004 masih belum memiliki kota madya.  

"Saya sudah menerima aspirasi dari Pak Pj Gubernur soal Mamuju yang diusulkan menjadi kota madya. Nanti kita akan cek lagi," pungkas Bima. (*)