Prabowo Kembali Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pernah Digagalkan SBY dan Diterapkan Soeharto

Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.

Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?" tanya Prabowo disambut tawa.

Baca juga: Prabowo Akui Lelah 20 Tahun Berusaha Jadi Presiden: Setelah Jatuh Berdiri Lagi, Bertarung Lagi

Latar belakang sistem pilkada langsung oleh rakyat

Dilansir dari Kompaspedia, pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung oleh rakyat dilaksanakan dengan berbagai alasan. 

Artikel "Dinamika Politik Pilkada Serentak" yang diterbitkan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017 pun menyebutkan sejumlah latar belakang perlunya penyelenggaraan pilkada langsung di Indonesia, antara lain:

1. Memutus rantai oligarki pimpinan partai

Pertama, pilkada secara langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala-wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.

Pemilihan oleh segelintir anggota DPRD pun dinilai cenderung oligarki karena berpotensi sekadar memperjuangkan kepentingan para elite politik belaka.

2. Meningkatkan kualitas dan partisipasi rakyat

Kedua, sistem pilkada secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan partisipasi rakyat.

Dengan sistem ini, rakyat dapat menentukan dan memilih pasangan calon kepala daerah yang dianggap terbaik dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

3. Mewadahi seleksi kepemimpinan dari bawah

Alasan ketiga, pilkada langsung dinilai mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara bottom up dan meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang berasal dari atas atau bersifat top down.

Bersifat top down maksudnya ditetapkan oleh pemimpin atas, baru kemudian disampaikan kepada anggota organisasi atau masyarakat.

Sebaliknya, bottom up adalah pendekatan yang komunikasi dan arahannya sebagian besar disuarakan oleh para anggota atau masyarakat, dan disampaikan kepada pemimpin.

4. Meminimalkan transaksional politik uang

Pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Lantaran dianggap relatif bebas dari politik uang, pimpinan daerah hasil pilkada langsung diharapkan dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

5. Meningkatkan kualitas legitimasi

Tidak hanya itu, pilkada secara langsung juga diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah.

Hal tersebut pada akhirnya dapat mendorong stabilisasi politik dan efektivitas pemerintahan lokal.

(Kompas.com/ Tria Sutrisna, Diva Lufiana Putri)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Keinginan Lama Prabowo yang Dulu Digagalkan SBY" dan "Dulu oleh DPRD, Mengapa Kini Kepala Daerah Dipilih oleh Rakyat?"