Prabowo Kembali Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pernah Digagalkan SBY dan Diterapkan Soeharto

TRIBUN-SULBAR.COM - Wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD ternyata merupakan keinginan lama Presiden Prabowo Subianto.

Usulan ini pernah bergulir pada tahun 2014, namun kemudian digagalkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Presiden saat itu.

Adapun kebijakan ini pernah diterapkan pada masa orde baru, saat mertua Prabowo, Soeharto, menjadi kepala negara.

Setelah digulingkannya rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi di Indonesia.

Termasuk sistem Pilkada lewat DPRD juga diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat, sejak 2005.

Sebelum digulirkan lagi oleh Prabowo pada 2024 ini, wacana untuk mengembalikan sistem Pilkada oleh DPRD pernah mengemuka 10 tahun lalu.

Aturannya bahkan sudah terbit, walaupun kemudian dibatalkan lagi oleh presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Polemik Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mahfud MD hingga PDIP Beda Sikap

Koalisi Merah Putih ingin Pilkada oleh DPRD

Pada 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada, yang salah satu pokok pembahasannya adalah soal mekanisme pemilihan.

Sebanyak enam fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra menginginkan mekanisme Pilkada oleh DPRD.

Diketahui, KMP adalah gabungan partai pendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden 2014.

Sementara Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura -partai pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla- ingin agar Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Opsi ini juga didukung oleh sebagian anggota DPR dari Fraksi Demokrat.

Baca juga: Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Partai Golkar dan Demokrat Kaji Sistem Pilkada

Setelah melewati proses panjang, DPR akhirnya menggelar rapat paripurna pada Kamis (25/9/2014) dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang mengatur pemilihan oleh DPRD.

Rapat pengesahan itu berlangsung alot dan diwarnai adu argumen antar anggota DPR dari setiap Fraksi.