Program Makan Siang Gratis Dikwatirkan Ganggu Ketersediaan Pangan di Mamuju

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Mamuju khawatir kebijakan program makan siang bergizi gratis ganggu ketersediaan pangan.

Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi II DPRD Mamuju. Senin (19/11/2024).

Baca juga: Buaya Menampakkan Diri di Sungai Bulurembu Jadi Tontonan Warga Mamuju Tengah

Baca juga: Dukung Timnas Indonesia, Pemdes Tobadak Mamuju Tengah Ajak Warganya Nobar di Taman Bumdes Sehati

"Kita percaya bahwa pemberian makan siang bergizi gratis ini akan mempengaruhi ketersediaan pangan di suatu wilayah,” kata Kadis Ketapan Mamuju, Lukman Sanusi.

Lebih jauh disampaikan, akan ada resiko bagi ketersediaan pangan lokal, terutama jika terjadi gangguan pasokan dari luar.

“Kekawatiran itu muncul akibat dari 50 persen konsumsi beras di kabupaten Mamuju berasal dari luar daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, meskipun produksi lokal cukup, faktor eksternal seperti harga lebih kompetitif mempengaruhi pasar dan preferensi petani dalam menjual hasil panen mereka.

“Di Mamuju surplus beras, tetapi ada perilaku di mana kita diserang oleh pedagang luar, saat panen gabah dibeli oleh orang luar Mamuju karena harga ditawarkan lebih tinggi, sehingga banyak petani yang memilih untuk menjual kepada pembeli dari luar,” terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menghitung berapa persen makanan terbuang. disampaikan setelah uji coba makan siang bergizi, ternyata masih ada sekitar 10 persen makanan yang layak yang dibuang oleh anak-anak.

Oleh karena itu, Lukman Sanusi memberikan rekomendasi  dengan pemberian edukasi yang harus ditujukan kepada orang tua dan anak-anak di sekolah.

Merespon hal itu, Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Febrianto Wijaya menekankan pentingnya diskusi kolaboratif antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Pendekatan multisektoral diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai perspektif.

"Kita perlu mendiskusikan hal ini bersama-sama, karena ini harus bersifat multisektoral. Tujuannya adalah untuk mengembangkan hilirisasi, di mana kita bisa mengelola bahan baku sendiri. 

“Terkait dengan edukasi dan pasar murah, hal ini perlu kita perjuangkan bersama,” Pungkasnya

Laporan Wartawan Tribun-sulbar.com, Lukman Rusdi