Rakor TPID dan TP2DD, Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan dan Digitalisasi

TRIBUN-SULBAR.COM – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi keuangan daerah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulbar yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (29/8/2025).

Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, hadir mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana.

Baca juga: Bapperida Sulbar Ingatkan OPD Susun RKA 2026 Berdasarkan Skala Prioritas karena Ada Efisiensi

Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab tantangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Transformasi ekonomi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pengendalian inflasi dan digitalisasi fiskal harus saling menopang. Kami di Bapperida siap menjembatani kebijakan teknis dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Dadjwi dalam sesi diskusi.

Dalam rakor tersebut, Bank Indonesia memaparkan bahwa inflasi Sulbar diperkirakan tetap di bawah 3,5 persen hingga akhir tahun.

Komoditas seperti ikan laut dan telur ayam ras menjadi pemicu kenaikan harga, sementara tomat, cabai, dan beras justru memberi efek penurunan.

Untuk itu, Bank Indonesia menekankan perlunya pendekatan yang adaptif:

Jangka pendek: Menjaga kelancaran distribusi dan memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami dinamika harga.

Jangka menengah: Mendorong pencetakan sawah baru dan memperkuat sistem pasokan lokal sebagai fondasi ketahanan pangan.

Selain itu, Dadjwi menyebut Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sulbar menunjukkan capaian yang menggembirakan, sesuai paparan Bank Indonesia.

Namun, pemanfaatan kanal digital seperti QRIS dan mobile banking masih terbatas, terutama dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Dadjwi menyoroti perlunya pendekatan yang lebih humanis dan kreatif:

1. Integrasi sistem digital antarlembaga.
2. Kampanye literasi digital berbasis budaya lokal.
3. Optimalisasi kanal pembayaran nontunai di sektor publik.

“Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tapi soal membangun kepercayaan dan kebiasaan baru. Kita perlu menjadikan transaksi digital sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Sulbar,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyampaikan kehadiran Bapperida Sulbar dalam rakor ini sebagai wujud komitmen dukungan pada visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, serta misi pertama: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (*)