E-Learning Antikorupsi, Kepala Bapperida Sulbar Dorong SIPD Cegah Program Siluman

Ringkasan Berita:

• Kepala Bapperida Sulbar Amujib mendorong penguatan sistem digital untuk mencegah program siluman dalam APBD.
• Pokok pikiran DPRD disebut sah dalam perencanaan pembangunan selama sesuai regulasi.
• Penguatan integritas ASN dan evaluasi hibah dinilai penting untuk mendukung budaya antikorupsi.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan pentingnya pembenahan sistem perencanaan pembangunan daerah guna membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Amujib dalam diskusi E-Learning Seri ke-7 bertema “Membangun Budaya Anti Korupsi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” yang digelar secara daring, Jumat (22/5/2026).

Menurut Amujib, penguatan integritas dalam perencanaan pembangunan tidak cukup dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah.

Ia menilai diperlukan dukungan sistem, regulasi, serta pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat dan lembaga pengawas.

Baca juga: Bapperida Sulbar Dorong Sinkronisasi Data dan Anggaran dalam Pembahasan LKPJ Polman 2025

Baca juga: BPKAD Sulbar Ikuti Rakor Sinkronisasi Peta Proses Bisnis untuk Dukung Program Prioritas RPJMD

Amujib juga menyoroti stigma negatif terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, pokir DPRD merupakan bagian sah dalam mekanisme perencanaan sebagaimana diatur dalam regulasi.

“Ketika sudah masuk dalam RKPD dan proses penganggaran, sebenarnya tidak ada lagi istilah pokir. Semua sudah menjadi bagian dari program pembangunan daerah yang terintegrasi,” ujar Amujib.

Ia menjelaskan seluruh usulan pembangunan, mulai dari musrenbang desa, kecamatan, forum perangkat daerah, usulan kabupaten hingga pokir DPRD, terintegrasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dorong Penguatan SIPD Cegah Program Tak Direncanakan

Amujib mengatakan pemerintah daerah masih sering diminta mengidentifikasi kegiatan yang berasal dari pokir DPRD.

Padahal, menurutnya, berbagai usulan pembangunan sering kali saling beririsan dengan kebutuhan daerah maupun hasil forum perencanaan lainnya.

Ia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada pokir DPRD, melainkan adanya intervensi dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mengganggu profesionalitas dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain itu, Amujib juga menyoroti persoalan hibah yang kerap menjadi dilema bagi pemerintah daerah.

Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, memperkuat mekanisme evaluasi APBD agar hibah yang tidak sesuai prioritas dapat dikoreksi sejak awal.

“Kami berharap ada ketegasan dalam pedoman penyusunan APBD maupun saat evaluasi, sehingga pemerintah daerah tidak berada pada posisi yang sulit ketika berhadapan dengan instansi vertikal di daerah,” katanya.