E-Learning Antikorupsi, Kepala Bapperida Sulbar Dorong SIPD Cegah Program Siluman

Dalam forum tersebut, Amujib turut mendorong penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurutnya, sistem digital harus mampu mendeteksi dan menolak program atau kegiatan yang tidak pernah direncanakan sejak awal.

“Kalau sistem mampu mendeteksi sejak awal program yang tidak direncanakan, maka potensi munculnya kegiatan di luar perencanaan dapat dicegah secara otomatis,” jelasnya.

Amujib juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menilai dukungan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar ASN dapat bekerja profesional dan berintegritas.

“Pencegahan korupsi juga harus dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan ASN agar mereka dapat bekerja secara optimal dan profesional,” ungkapnya.

Sementara itu, narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tri Budi Rochmanto, mengatakan pokir DPRD diperbolehkan dalam tahapan perencanaan pembangunan sesuai regulasi.

Namun, ia mengingatkan praktik yang tidak sesuai aturan dalam pelaksanaannya dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat.

Tri Budi juga menekankan pentingnya penguatan integritas, pengawasan, serta pemanfaatan sistem digital seperti SIPD guna mencegah munculnya program di luar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Melalui forum E-Learning tersebut, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Langkah itu menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

(*)