Program Makanan Bergizi Gratis: Pemprov Sulbar Siap Dukung Meski Anggaran Masih Jadi Perdebatan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah pusat mengusulkan skema berbagi anggaran (sharing budget) antara APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan program unggulan Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Program nasional pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait kesiapan anggaran daerah.

Baca juga: Kronologi Calon Polisi Akhiri Hidup di Kamar Kos Mamuju, Berawal dari Video Call dengan Pacar

Baca juga: Kuota CJH Polman Hanya Segini, Jumlahnya Turun di Tahun 2025

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan kesiapannya mendukung program tersebut. 

Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Amujib, menegaskan pentingnya keberhasilan program MBG sebagai upaya nasional untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

"Secara umum, kita siap seperti daerah lain. Apalagi ini adalah program nasional yang harus kita sukseskan bersama," ujar Amujib, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (22/1/2025).

Program MBG mulai dilaksanakan secara terbatas pada Senin (6/1/2025) di lima sekolah di Kabupaten Mamuju. 

Sekolah yang terlibat mencakup TK Al-Chairiyah, SD Al-Chairiyah, MTs Al-Chairiyah, MAN Al-Chairiyah, dan SMK Rangas, dengan total 1.208 siswa sebagai penerima manfaat.

Namun, hingga kini, Pemprov Sulbar belum menerima petunjuk teknis (Juknis) lengkap terkait pelaksanaan program tersebut, khususnya mengenai lokasi dapur distribusi makanan bergizi.

"Koordinasi terkait dapur dan teknis lainnya masih menunggu arahan lebih rinci. Saat ini baru tahap pencanangan umum," jelas Amujib.

Program ini diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. 

Amujib juga menegaskan bahwa evaluasi rutin akan dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.

"Evaluasi terus dilakukan agar manfaat program ini bisa dirasakan secara optimal oleh masyarakat," tambahnya.

Terkait usulan sharing anggaran, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah tidak diwajibkan berkontribusi dalam pembiayaan program MBG. 

"Daerah yang memiliki kapasitas fiskal lemah tidak diharuskan ikut sharing anggaran. Fokusnya adalah memastikan program ini tetap berjalan sesuai target," terang Bima Arya.

Meski anggaran menjadi tantangan, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah di Sulbar dan seluruh Indonesia.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi