Ratusan Kader PMII Mamuju Demo di Depan Kantor Bupati, Bawa Puluhan Tuntutan

Alih Fungsi lahan kosong bekas Reklamasi samping Anjungan Manakarra untuk pelaku UMKM dan PKL.

Wujudkan pemerataan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi baik di kota dan desa.

Maksimal PERDA Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Berikan sanksi tegas pada perusahaan yang menggaji buruh dibawah ketentuan UMK.

Keluarkan rekomendasi pencabutan izin bagi perusahaan tambang dan perusahaan sawit menyerobot kawasan hutan.

Kembalikan wilayah kelola rakyat yang diserobot oleh perusahaan tambang dan perusahaan sawit.

Sosialisasikan serta salurkan kebijakan beasiswa manakarra dengan tepat sasaran.

Fasilitasi dengan maksimal penyaluran kebijakan TORA dan Perhutanan Sosial untuk rakyat kecil.

Tolak kebijakan food estate di Mamuju.

Tolak rencana tambang logam tanah jarang di Mamuju.

Tindak tegas BPJS Kesehatan jika tidak maksimal melayani rakyat kecil di Mamuju.

Fasilitasi pembangunan SPBUN, dermaga TPI, dan sanitasi yang layak di setiap kampung.

Kemudian tuntutan kepada KEJARI Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

Tuntaskan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Mamuju.

Tuntaskan semua penanganan kasus yang ada di KEJARI Mamuju.