Direktur PD Pontren Kemenag RI Tegaskan Ada Makan Gratis untuk Pondok Pesantren di Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr Basnang Said, menegaskan kehadiran negara untuk pemberdayaan ekonomi pesantren.

Hal itu disampaikan Dr Basnang saat silaturahmi dengan para pimpinan pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah dan TPA/TPQ se-Sulawesi Barat di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Jumat (1/11/2024).

Baca juga: KPU Majene Selesaikan Pelipatan Surat Suara Dalam Dua Hari, Libatkan 150 Tenaga

Baca juga: Menikah dengan WNA, Anak Kehilangan Kewarganegaraan? Ketahui Dampaknya Jika Tak Daftar!

Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mamuju itu menjelaskan, kehadiran negara untuk pembedayaan pesantren meliputi penguatan ekonomi, kemudian negara menjamin bahwa lulusan pesantren setara dengan lulusan lembaga pendidikan lain yang ada di Indonesia.

Ia menambahkan, dalam rangka penguatan ekonomi pesantren pertama negara melalui Kemenag fokus membantu inkubasi bisnis pesantren, mulai dari sisi finansial lalu dikembangkan dengan usaha yang sesuai dengan potensi pesantren.

"Jika ada usaha di pesantren akan mendukung fungsi pendidikan dan dakwah. Kemudian kalau pesantren kuat ekonominya tidak gampang dibolak-balikkan untuk kepentingan politik lokal," pungkasnya. 

Dalam kesempatan itu Basnang juga menyampaikan himbauan kepada Lembaga Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) agar lebih cepat bertransformasi menjadi Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah atau gajian kitab.

Dalam kesempatan tersebut, alumnus UIN Alauddin Makassar itu menyampaikan terkait program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran juga akan menyasar semua santri di pondok pesantren.

"Termasuk santri-santri di pondok Salafiyah. Negara menyiapkan dana Rp 71 triliun untuk memberikan makan bergizi gratis kepada anak usia sekolah baik di sekolah umum maupun pondok pesantren," ujar.

Basnang turut menyampaikan langkah-langkah Kemenag RI dalam pencegahan kekerasan di pondok pesantren, termasuk kekerasan seksual yang belakang turut terjadi di Sulbar.

"Kemenag sudah melakukan Langkah penguatan regulasi tentang pesantren ramah anak. Bahwa di pesantren itu harus ramah anak, tidak boleh ada kekerasan apapun, baik seksual maupun fisik," ucapnya.

Kemudian pesantren itu harus jadi teladan bagi anak-anak, lalu hendaknya para kiyai pengasuh di pondok pesantren benar-benar menganggap santri sebagai anak sendiri walaupun bukan anak biologis.

"Justru karena anak ideologis keberpihakan harus lebih dikedepankan," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Lukman Rusdi