Meneguhkan Budaya dan Etika Digital di Tahun Politik

Oleh : Shalahuddin (Pandu Digital Kemenkominfo RI)

Narasi apresiasi bernuansa dukungan hingga hujatan makin mudah ditemukan pada laman media sosial kita. Bahkan sebulan terakhir malah kian intens muncul diberanda kita.

Hal itu tampaknya mulai ramai sejak sejumlah nama tokoh mengemuka dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bakal meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah.

Bila mengamati ribuan konten yang tersebar bebas, kian tampak pada laman media sosial kita mulai mengarah pada sikap saling menerabas konten dan komentar satu dengan lainnya. Tentu dengan beragam motif yang melatarbelakangi.

Dengan sikap yang ditunjukkan melalui media sosial itu, tidak sedikit menilai bahwa warganet sesungguhnya mulai lupa pada pedoman dan motivasi moral untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kearifan setiap tatanan budaya masing-masing yang telah menjadi patron selama ini.

Dampak atas kekacauan-kekacauan itu, diantara warganet yang lelah atas  kekacauan sosial tersebut akhirnya memilih apatis terhadap situasi tersebut.

Sehingga, lingkungan sosial kita di ruang virtual yang mestinya menjadi ruang interaksi yang sama baiknya dengan di dunia real, malah tampak ambivalen dan justru menghadirkan “kepribadian ganda”.

Dalam konteks ini kita tidak sedang menunjukkan otoritas sebagai pihak benar dan salah.

Namun dengan situasi ini kita mendapat gambaran bahwa simpul-simpul sosial di tengah masyarakat maya sesungguhnya kian menukik, atau mengalami Anomi seperti kata sosiolog Prancis, Emile Durkheim. Dimana fenomena individu yang sampai pada titik banalitasnya oleh karena munculnya kekacauan sosial termasuk di ruang virtual.

Mengapa itu bisa terjadi, menurut Durkheim, pegangan-pegangan moral yang selama ini jadi acuan mengalami kekaburan. Kemudian kian terabaikannya seperti prinsip-prinsip lama tentang struktur dan tatanan.

Bahkan fenomena itu muncul turut dipengaruhi oleh ketidakcocokan antara standar personal atau kelompok dan standar sosial yang lebih luas.

Pada konteks era digital, media sosial menjadi sarana yang terbuka luas bagi siapapun untuk menuangkan gagasan atau kritik.

Media ini pun dinilai efektif menarik atensi elit hingga lapisan masyarakat biasa sebab dapat menjembatani kebuntuan komunikasi yang terjadi selama ini dengan pemangku kebijakan.

Namun kebebasan dalam menebar gagasan atau kritik dimedia sosial dan bertepatan dengan momentum politik, tentu akan berbeda suasana dan motivasinya.

Artinya tak hanya melihat platform digital sebagai perangkat yang bergerak natural begitu saja. Namun melihat potensi determinasi teknologi digital terhadap perubahan sosial masyarakat. Sebab itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan “rating” narasi yang disebarkan.