Kadis Pendidikan Mangkir, DPRD Polman Agendakan Ulang RDP Dugaan Penyelewengan Beasiswa PIP

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman) kembali mengagendakan ulang rapat dengar pendapat (RDP) membahas masalah penerimaan beasiswa Program Indonesia Pelajar (PIP) yang diduga tidak transparan.

Dalam RDP yang digelar kemarin, Jumat (4/10/2024) siang, belum mendapatkan hasil memuaskan.

Pasalnya, Kepala Dinas Pendidikan Polman, A.A Rajab, tidak memenuhi undangan DPRD Polman. 

"Saya minta rapat dengar pendapat dijadwalkan ulang. Kadis Pendidikan wajib hadir. Kami butuhkan keterangan Kadis," ujar legislator DPRD Polman Fahri Fadly dalam RDP itu.

Selain itu, anggota DPRD dalam RDP itu juga meminta agar menghadirkan Kepala Dinas Sosial, karena dinilai mengetahui tentang data kemiskinan di Polman.

Politisi Golkar juga meminta agar mengganti perwakilan dari Ratih Singkarru. Ia menganggap perwakilan yang hadir hari ini tidak menguasai materi pembahasan.

"Tolong kuasai materi sebelum ke sini (staf aspirasi Ratih Singkarru) rapat ini bukan main-main," tegas politisi Partai Golongan Karya itu.

Baca juga: Penerima Beasiswa PIP Salah Sasaran, DPRD Polman ke Dinas Pendidikan: Di Mana Hati Nuraninya?

Senada, disampaikan legislator DPRD Polman Nurbaeti. Menurutnya RDP yang digelar hari ini dianggap belum lengkap, karena sejumlah pejabat yang berkompeten tidak hadir.

"Lalu dari perwakilan Ratih tidak terlalu bisa menyampaikan apa keinginan kami disini," ujar Mantan Wakil Ketua DPRD Polman itu 

Dalam RDP itu terungkap bahwa banyak keluarga yang tergolong mampu mendapatkan beasiswa PIP.

Bahkan sebagian penerima beasiswa PIP disalurkan kepada  anak sejumlah pejabat teras dan anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Baca juga: LBH Pendidikan Minta BPK Audit Dana Program Beasiswa PIP di Polewali Mandar

Padahal, berdasarkan ketentuan, program beasiswa PIP hanya diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin/ rentan miskin. 

"Kami menemukan fakta di lapangan bahwa ada anak-anak pejabat dan ASN yang masuk dalam daftar penerima bantuan PIP,"ujar perwakilan LSM Zubair.

Zubair menyampaikan ini adalah program yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, bukan untuk mereka yang mampu.

Adapun RDP ini rencana akan digelar pada Rabu mendatang. “RDP ini kita agendakan ulang pada hari Rabu," ujar Pimpinan RDP DPRD Polman Amiruddin. (*)