Pilkada Mamasa 2024

Diultimatum Pj Gubernur Sulbar Soal Anggaran Pilkada 2024, Begini Kata Kepala BPKD Mamasa

Namun kata dia, pemenuhan 40 persen dari total anggaran itu pihaknya tak menapik bahwa itu memang belum terpenuhi.

Penulis: Hamsah Sabir | Editor: Nurhadi Hasbi
Hamsah Sabir//Tribun-Sulbar.com
Kepala BPKD Mamasa, Herry Kurniawan saat ditemui di Depan Kantor BPKD Mamasa, Jl Poros Mamasa - Polman, Deaa Osango, Kecamatan Mamasa, Kamis (20/6/2024). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Menanggapi surat Pj Gunernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, perihal penyaluran hibah Pilkada tahun 2024, Kepala Badan pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa, Herry Kurniawan angkat bicara.

Menurutnya Herry, pemenuhan 40 persen dari nilai NPHD Rp 52,5 miliar itu, memang hingga saat ini belum tercapai.

Akan tetapi kata Heery, pada minggu lalu, pihaknya telah membahas hal tersebut bersama dengan KPU Mamasa, Inspektorat, kepala BPKD Provinsi, kepala Kesbangpol Provinsi dan Pj Bupati Mamasa dan juga Sekda Mamasa.

Baca juga: Ada Apa? Pilkada Mamasa 2024 Terancam Ditunda

"Saat itu kami bicarakan tindak lanjut dari NPHD dan saat itu juga kami bayarkan kembali ke KPU sebanyak Rp 6 miliar," jelas Herry Kurniawan saat ditemui di kantornya, Jl Poros Mamasa - Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kamis (20/6/2024).

Selain KPU, pihaknya juga membayarkan NPHD untuk Bawaslu sebanyak Rp 2 miliar dan TNI sebanyak Rp 500 juta.

"Tadi ini baru saya tandatangani SP2D-nya, untuk penyelenggaraan Pilkada," tutur Herry.

Namun kata dia, pemenuhan 40 persen dari total anggaran itu pihaknya tak menapik bahwa itu memang belum terpenuhi.

Hanya saja kata Herry, Pilkada 2024 akan tetap berjalan.

Sehingga lanjut Herry, pihaknya bersama dengan inspektorat lakukan pertemuan dengan pihak KPU Mamasa, untuk mencari titik temu dari NPHD Pilkada tersebut.

Bahkan Herry mengaku, saat pertemuan di Ruang BPKD pada Kamis (20/6/2024) siang tadi, pihaknya mendapat progres untuk mendapatkan rasionalisasi anggaran NPHD tersebut.

Akan tetapi menurutnya, pihak KPU Mamasa, meminta ke BPKD Mamasa untuk berkoordinasi dengan Kemendagri dan KPU Pusat.

"Kami dari bertemu dengan ketua KPU dan jajarannya, ada juga inspektorat, dan ya itu hasil pertemuannya, kami akan berkoordinasi dengan Mendagri," tutur Herry Kurniawan.

Meski demikian, Herry memastikan Pilkada tetap berjalan meski dengan kondisi fiskal daerah yang sangat rendah.

"Kami akan tetap berupaya untuk memenuhi kewajibam dalam tahapan Pilkda," pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved