Prabowo Gibran Mulai Susun Kabinet, Tito Karnavian Masih Mencuat Ada Pula Nama Sjafrie Sjamsoeddin
Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).
TRIBUN-SULAR.COM - Daftar calon menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Kembali mencuat.
Sejumlah menteri di era kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin diprediksi akan Kembali dipercaya menduduki jabatan di cabinet presiden dan wakil presiden baru.
Beredar nama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang sebelumnya adalah Kapolri.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).
Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).
Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.
Baca juga: PKL Anjungan Manakarra Dikumpulkan Dimintai Surat Pajak hingga Bukti Retribusi
Baca juga: Kemenag Sulbar Sembelih 15 Sapi Kurban, Syamsul: Kami Akan Ingin Capai 3 Hal
“Triumvirat itu posisi Mendagri, Menhan, dan Menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).
Struktur kabinet Prabowo-Gibran sudah ada. Formulasi sudah ada, hanya saja portofolionya masih geser-geser.
Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.
Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.
“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.
Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.
Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.
“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Hanta juga berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah.
Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.
“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.
“Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” kata dia.
Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.
Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.
“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif,” tutur dia.
Wacana penambahan kementerian pada pemerintahan berikutnya hingga masih dalam tahap penggodokan.
Hal ini pun diakui langsung oleh Gibran.
"Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu saja ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Gibran mengatakan, salah satu kementerian yang disiapkan untuk dibentuk adalah kementerian yang akan menangani program makan siang gratis.
Menurut dia, program makan siang gratis mesti ditangani oleh satu kementerian khusus karena pelaksanaan program tersebut cukup kompleks.
"Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makannya harus dibahas.
Ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak sekolah," kata Gibran. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul
BP Haji Resmi Jadi Kementerian Haji dan Umrah, Cucun Serahkan Penunjukan Menteri ke Presiden |
![]() |
---|
Jalan yang Dilalui Hasto Kini Diminta Noel, Ironi Pemberantasan Korupsi |
![]() |
---|
Efisiensi ala Prabowo |
![]() |
---|
Viral Wapres Gibran Cueki AHY di Upacara Kehormatan TNI, Sinyal Tak Harmonis? |
![]() |
---|
Sosok Marsda Deny Muis, Putra Kelahiran Makassar Akan Dilantik Jadi Panglima Pasukan Elite TNI AU |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.