Prabowo Gibran Mulai Susun Kabinet, Tito Karnavian Masih Mencuat Ada Pula Nama Sjafrie Sjamsoeddin

TRIBUN-SULAR.COM - Daftar calon menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Kembali mencuat.

Sejumlah menteri di era kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin diprediksi akan Kembali dipercaya menduduki jabatan di cabinet presiden dan wakil presiden baru.

Beredar nama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang sebelumnya adalah Kapolri.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).

Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).

Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

Baca juga: PKL Anjungan Manakarra Dikumpulkan Dimintai Surat Pajak hingga Bukti Retribusi

Baca juga: Kemenag Sulbar Sembelih 15 Sapi Kurban, Syamsul: Kami Akan Ingin Capai 3 Hal

“Triumvirat itu posisi Mendagri, Menhan, dan Menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Struktur kabinet Prabowo-Gibran sudah ada. Formulasi sudah ada, hanya saja portofolionya masih geser-geser.

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.

“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.

Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.