Pilkada Mamasa Terancam Tertunda, DPRD Sulbar Desak Pemprov Turun Tangan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Sudirman, angkat suara terkait keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa.

Dari total Rp32 miliar yang disekapati, baru Rp 3 miliar yang cair.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, sebelumnya mengungkapkan bahwa Pilkada Mamasa terancam tertunda jika dana NPHD tidak segera dicairkan sepenuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman, mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk memprioritaskan dana Pilkada.

"Saya harap Pemkab Mamasa memprioritaskan Pilkada sebagai program super wajib. Ini lebih penting daripada membangun jembatan atau jalan," ujar Sudirman di kantor DPRD Sulbar, Rabu (12/6/2024).

Sudirman juga menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan Pemkab Mamasa, terutama terkait dana untuk Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang.

"Kondisi keuangan Pemkab Mamasa sangat memprihatinkan, terutama soal dana untuk Pilkada," katanya.

Sebagai anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Mamasa, Sudirman menegaskan bahwa Pemkab Mamasa sebaiknya menghentikan program-program yang tidak mendesak.

Baca juga: Ruslan D Pandai Anggota DPRD Mamuju Siap Bertarung di Pilkada Mamasa 2024

"Jika dana Pilkada tidak ada, hentikan dulu program yang tidak urgen, seperti perjalanan dinas dan biaya makan minum. Pilkada ini sangat penting dan harus diprioritaskan," tambahnya.

Sudirman juga meminta Pemprov Sulbar untuk turun tangan mengatasi masalah ini.

"Persoalan di Mamasa harus kita selesaikan bersama, termasuk dengan cepat mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membantu biaya Pilkada," pungkasnya.

Dengan kondisi ini, Sudirman menekankan pentingnya menjadikan Pilkada sebagai program super prioritas untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi