KPU Sulbar

NPHD Baru Cair Rp3 Miliar Pilkada Mamasa Terancam Tertunda

Said Usman mengkhawatirkan proses tahapan pilkada yang sudah mulai berjalan bisa terhambat jika dana tidak segera dicairkan.

Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan
Suandi/Tribun-Sulbar.com
Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar (kedua dari kanan) dan Ketua Bawaslu Sulbar (ujung kanan) saat mengikuti rapat persiapan pilkada di kantor DPRD Sulbar, Selasa (11/6/2024). 


TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta DPRD Sulbar membantu mengkonsolidasikan dana untuk KPU Mamasa.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, dalam rapat koordinasi di kantor DPRD Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, pada Selasa (11/6/2024).

Said menyatakan, dari total anggaran sebesar Rp32 miliar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU Mamasa, tahap pertama yang telah cair baru sebesar Rp3 miliar.

"Berdasarkan NPHD, dana pilkada Mamasa sebesar Rp32 miliar, namun yang baru dicairkan hanya Rp3 miliar," ungkapnya.

Ia mengkhawatirkan proses tahapan pilkada yang sudah mulai berjalan bisa terhambat jika dana tidak segera dicairkan.

Baca juga: Eks Kadishub Mamuju Dituntut 5 Tahun Penjara, Penasihat Hukum Tak Sependapat JPU Kerugian Rp1,5 M

Baca juga: DPRD Mamuju Belum Bahas APBD Perubahan 2024, Sekwan Syahrir: RKPD Masih Tahap Penyusunan

Setiap bulan, untuk honor adhoc di Mamasa setidaknya membutuhkan anggaran Rp1,8 miliar per bulan.

"Ini tahapan krusial, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga verifikasi administrasi calon perseorangan. Kami khawatir jika anggaran tidak tersedia, akan menghambat pelaksanaan pilkada di Mamasa," tambah Said.

Said meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara KPU Mamasa dengan pemerintah daerah, mengingat komunikasi yang ada saat ini belum membuahkan hasil konkret.

"Kami minta difasilitasi untuk melakukan komunikasi antara KPU dan Pemda. Selama ini komunikasi intens, tetapi tidak ada hasil konkret," tegas Said.

Ia berharap DPRD Sulbar dapat mengkoordinasikan komunikasi antara Pemda dan KPU Mamasa agar anggaran yang dicairkan sesuai dengan kesepakatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, yang memimpin rapat koordinasi, menyatakan bahwa pihaknya segera bertolak ke Mamasa sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut.

"Kami segera berangkat ke Mamasa untuk mendesak Pj Bupati Mamasa mencairkan dana pilkada minimal 40 persen," ungkap Abdul Rahim. (*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved